Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam sebuah kesempatan menerima gelar DR Honoris Causa./Net

Politik

Profesor Kehormatan Untuk Megawati, Ristiyanto: Seharusnya Teladani Bung Karno

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 19:18 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Megawati Soekarnoputri perlu belajar dari ayahnya, Presiden Sukarno. Walau menggondol 26 gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas terpandang di berbagai negara, namun Bung Karno tidak menerima gelar profesor, apalagi profesor kehormatan.

Bung Karno memahami bahwa gelar doktor kehormatan yang diperolehnya terkait dengan kecakapan akademik dirinya yang diakui oleh lembaga pemberi gelar doktor. Sementara gelar profesor bukan gelar akademik, melainkan jabatan tertinggi bagi dosen yang memang mengajar di sebuah perguruan tinggi.

Demikian dikatakan pengamat dunia pendidikan, Ristiyanto, dalam perbincangan dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 9/6).


Ia mengomentari gelar Profesor Kehormatan yang akan diterima Megawati dari Universitas Pertahanan, hari Jumat besok (10/6).

“Ibu Megawati juga perlu mencontoh keteladanan dari Presiden Joko Widodo yang pernah mengatakan dirinya belum layak mendapatkan gelar doktor kehormatan,” sambung Ristiyanto lagi.

Ristiyanto merujuk aturan seperti UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 21/2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan yang mengatur maksud dan tata cara pemberian gelar akademik kehormatan.

“Perlu diketahui bahwa profesor bukan gelar prestasi akademik apalagi prestasi non-akademik. Profesor adalah jabatan tertinggi yang dapat diraih seorang dosen yang didapatkan karena melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi  yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Hal tersebut biasanya memerlukan waktu yang panjang dan persyaratan yang sangat berat,” urainya.

Dia menambahkan, aturan mengenai hal ini perlu dihormati dan diikuti demi menjaga marwah dan moral dunia akademik.

“Sudah selayaknya untuk jabatan profesor  sebaiknya memisahkan aspek politik dengan aspek akademik,” demikian Ristiyanto.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya