Berita

Anggota Komisi III DPR RI Didi Irawadi/Net

Politik

Demokrat Tidak Ingin Pasal Penghinaan Presiden Khianati Amanat Reformasi

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 17:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP jangan sampai mengancam keberlangsungan demokrasi, khususnya dalam kebebasan menyampaikan pendapat.

Anggota Komisi III DPR RI Didi Irawadi berharap demokrasi selalu dijaga sebagai amanat reformasi saat berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998.

"Kita sudah komitmen sejak 1998, demokrasi itu kita junjung tinggi, mari kita jaga dengan baik," ujar Didi dalam serial webinar Tanya Jawab Cak Ulung bertema ‘Polemik Pasal Penghinaan Presiden’ yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6). Turut hadir sebagai pembicara dalam acara ini, peneliti ICJR Dustira Dirga.


Di era kekinian, kata Didi, kebebasan pendapat terlalu bias makna. Saat orang menyampaikan kritik, lalu kemudian diartikan sebagai satu ucapan penghinaan.

Dia mencontohkan, saat ada acara salah satu stasiun televisi yang tiba-tiba diberhentikan penayangannya di saat sedang kencang mengkritik pemerintah.

"Kalau kita lihat belakangan ini, ada media-media yang dilarang tayang ya, ada satu acara yang sangat terkenal, itu saya heran juga kenapa sampai sebegitu khawatirnya kekuasaan itu," jelasnya.

"Padahal di era lalu 10 tahun di era Pak SBY nggak pernah satu media pun dilarang, media yang sangat terkenal ada acaranya saya sebut saja Indonesia Lawyers Club, kok tiba-tiba hilang? Ini kan rahasia umum," imbuh legislator Partai Demokrat ini.

Didi menyarankan agar wacana memasukkan pasal penghinaan presiden ini dikaji ulang. Setidaknya, untuk membahas seberapa penting pasal itu diaktifkan dan pengaruhnya pada demokrasi.

"Menurut saya pasal ini dikaji dengan baik lah, jangan buru-buru, jangan sedikit-sedikit orang diancam karena menghina presiden," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya