Berita

Ketua DPP Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi/Net

Politik

Nasdem Duga Langkah Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK Tidak Pertimbangkan Substansi Masalah

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 11:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dinilai tidak mempertimbangkan substansi persoalan.

Menurut Ketua DPP Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi, langkah Komnas HAM tersebut lebih pada sifat yang reaktif.

"Saya menduga langkah Komnas HAM tersebut lebih bersifat reaktif ketimbang mempertimbangkan substansi persoalan," kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Kamis (9/6).


Taufiq menegaskan bahwa TWK merupakan keputusan tepat yang sudah sesuai dengan UU berlaku. Atas alasan itu, pimpinan KPK memang tidak perlu untuk memenuhi panggilan Komnas HAM.

Eks anggota Komisi III DPR RI ini mengingatkan bahwa di tubuh KPK dahulu banyak orang-orang yang memiliki agenda pribadi. Mereka mendorong para pegawai KPK untuk saling berhadapan dalam blok-blok tertentu, sehingga membuat KPK dan pemimpin KPK tersandera.

"Melihat situasi itu, DPR meminta pimpinan KPK untuk membersihkan orang-orang yang punya agenda pribadi tersebut. TWK adalah cara yg terbaik untuk melihat dan mengujinya," tuturnya.

"TWK itu untuk memastikan komitmen seseorang kepada ideologi bangsa ini. Lantas apa yang salah. Kalau memang ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan KPK, coba utarakan saja ke publik di mana beratnya,” demikian Taufiqulhadi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya