Berita

Ketua DPP Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi/Net

Politik

Nasdem Duga Langkah Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK Tidak Pertimbangkan Substansi Masalah

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 11:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dinilai tidak mempertimbangkan substansi persoalan.

Menurut Ketua DPP Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi, langkah Komnas HAM tersebut lebih pada sifat yang reaktif.

"Saya menduga langkah Komnas HAM tersebut lebih bersifat reaktif ketimbang mempertimbangkan substansi persoalan," kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Kamis (9/6).


Taufiq menegaskan bahwa TWK merupakan keputusan tepat yang sudah sesuai dengan UU berlaku. Atas alasan itu, pimpinan KPK memang tidak perlu untuk memenuhi panggilan Komnas HAM.

Eks anggota Komisi III DPR RI ini mengingatkan bahwa di tubuh KPK dahulu banyak orang-orang yang memiliki agenda pribadi. Mereka mendorong para pegawai KPK untuk saling berhadapan dalam blok-blok tertentu, sehingga membuat KPK dan pemimpin KPK tersandera.

"Melihat situasi itu, DPR meminta pimpinan KPK untuk membersihkan orang-orang yang punya agenda pribadi tersebut. TWK adalah cara yg terbaik untuk melihat dan mengujinya," tuturnya.

"TWK itu untuk memastikan komitmen seseorang kepada ideologi bangsa ini. Lantas apa yang salah. Kalau memang ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan KPK, coba utarakan saja ke publik di mana beratnya,” demikian Taufiqulhadi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya