Berita

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin dalam satu kesempatan di Istana Negara/Net

Nusantara

Imbas Sembako Dikenai Pajak, #RezimBangkrut Jadi Perbincangan

RABU, 09 JUNI 2021 | 18:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Usai pemerintah mewacanakan mengenakan pajak pertambahan nilai alias PPN terhadap bahan kebutuhan pokok atau sembako melalui draf RUU Perubahan Kelima atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Media Sosial (Medsos) Twitter diramaikan oleh tagar #RezimBangkrut.

Tagar #RezimBangkrut memuncaki trending atau paling banyak diperbincangkan oleh para netizen di Twitter. Tercatat, sebanyak 6,117 kali Tweet netizen yang menyertai tagar #RezimBangkrut.

"Akan datang suatu jaman, ketika pajak yg dipungut oleh penguasa membuat rakyat semakin menjerit, sehingga kebutuhan hidup rakyat semua dikenakan pajak. Maka waspadalah jika menemui jaman tersebut karena artinya #RezimBangkrut. Maka larilah ke Gunung dan makanlah dedaunan," cuit akun @abu_waras yang dilihat redaksi, Rabu (9/6).

Seperti diketahui, setelah adanya potongan ketika masyarakat menarik tunai dan mengecek saldo di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pemerintah kemudian mengusulkan agar sembako dikenakan PPN. Dalam draf RUU Perubahan Kelima atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pada Pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dihapus dari barang yang tidak dikenai PPN. Dengan begitu, sembako akan dikenai PPN.

Barang pokok yang tidak dikenakan PPN sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017. Barang pokok yang dimaksud, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.



Populer

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

KPK Temukan Dokumen Catatan Aliran Uang Kasus Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit di Kuansing

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:37

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Mantan Intelijen Saudi Beberkan Kemungkinan Putra Mahkota MBS Bunuh Raja Abdullah

Senin, 25 Oktober 2021 | 09:01

Dua Tahun Pimpin Indonesia, Maruf Amin Seperti Diparkirkan dan Jokowi Ngebut Bareng Luhut Pandjaitan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:43

Sindiran Mujahid 212: Wajar Jokowi Pilih ke Kalimantan, Frekuensi Mahasiswa yang Demo Belum Disetel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:49

UPDATE

Gara-gara Ini, Kapolres Nunukan Pukuli Anak Buahnya

Senin, 25 Oktober 2021 | 22:24

Tes PCR Untuk Pesawat, Guspardi Gaus: Jangan Timbul Kesan Seolah Pemerintah Berbisnis dengan Rakyat

Senin, 25 Oktober 2021 | 22:14

Kebut Target Kekebalan Komunal, BIN Maluku Utara Vaksinasi Pelajar dan Warga Menengah ke Bawah

Senin, 25 Oktober 2021 | 22:12

Protes Aturan PCR Dijawab Jokowi: Dapat Diturunkan Harganya Jadi Rp 300 Ribu

Senin, 25 Oktober 2021 | 21:56

PKS: Wajib Tes PCR Tidak Jamin Penumpang Pesawat Bebas Covid-19

Senin, 25 Oktober 2021 | 21:47

Tak Seperti Bareng JK, Jokowi Dominasi Maruf dalam Penanganan Covid Sampai Muncul Wapres Bayangan LBP

Senin, 25 Oktober 2021 | 21:37

Sekjen PB PMII: Kebijakan Menag Yaqut Inklusif dan Disukai Generasi Muda

Senin, 25 Oktober 2021 | 21:29

86 Persen Koruptor Alumnus Sarjana, KPK Dorong Kemenag Terlibat Mencetak Generasi Antikorupsi

Senin, 25 Oktober 2021 | 21:17

Tingkat Kematiannya Masih Tinggi, Airlangga: Kabupaten Bulungan dan Tambrauw Masih PPKM Level 4

Senin, 25 Oktober 2021 | 20:57

Oknum Polisi Penembak Polisi di Lombok Timur Ditetapkan Tersangka, Motif Masih Didalami

Senin, 25 Oktober 2021 | 20:55

Selengkapnya