Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman/Net

Politik

Sindir Mahfud MD, Benny K Harman: Dulu Hapus Pasal Penghinaan Presiden, Sekarang Dimasukkan Lagi

RABU, 09 JUNI 2021 | 14:05 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

RUU KUHP yang di dalamnya memuat pasal penghinaan presiden menjadi sorotan Fraksi Demokrat saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly.

Upaya untuk menghadirkan pasal penghinaan presiden ini mengingatkan Demokrat saat Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih berkuasa. Kala itu, berbagai hinaan menerpa SBY, seperti saat seekor kerbau dibawa ke Istana Negara dan dinamai SBY tahun 2010 silam.

Anggota Komisi III DPR F Demokrat, Benny K Harman menyebut, saat itu Presiden SBY tak bisa membawa kasus tersebut ke ranah kepolisian karena pasal penghinaan presiden telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi pimpinan Mahfud MD.

"Pasal itu sudah dihapus di dalam KUHP Pak, dan yang menghapus itu kalau saya tidak salah yang jadi Menko Polhukam saat ini (Mahfud MD). Saat itu dia menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Luar biasa sangat progresif," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6).

Beda dulu dengan sekarang, Benny mengaku mendengar kabar ada orang yang mendukung pasal penghinaan presiden dihidupkan kembali. Orang yang dia maksud tak lain Mahfud MD.

"Saya mendengar sayup-sayup bahwa beliau (Mahfud MD) juga mendukung pasal ini dihidupkan lagi. Kalau tidak salah, waktu beliau jadi Ketua MK, saya termasuk ketua panja saat itu menolak, enggak usahlah kita hidupkan pasal penghinaan ini," jelasnya.

Benny berpandangan, upaya untuk memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP ini semata-mata demi melindungi Presiden Joko WIdodo.

"Saya paham untuk selamatkan Bapak Presiden Jokowi yang suka dihina di medsos. Saya setuju, karena waktu itu Pak Jokowi dikuyo-kuyo di medsos, maka perlu pasal ini dihidupkan, karena itu saya mendukung itu," pungkas Benny.

Populer

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata

Minggu, 18 Juli 2021 | 11:46

Kalau PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI: Lebih Baik Presiden Mundur!

Minggu, 18 Juli 2021 | 02:59

Lieus Sungkharisma: Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Mengingatkan Saya pada Gerakan Superiman Tahun 2003

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:45

Dapat Lampu Hijau, Jepang Jadi Negara Pertama Yang Setujui Ronapreve Untuk Pengobatan Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 21:48

Setelah Mengaku Diperas Bank Syariah, Jusuf Hamka Kini Dikabarkan Menyesal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:43

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Di Bandung, Mahasiswa Mulai Teriak Revolusi

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:17

UPDATE

BRI Tanjung Duren Serahkan Grand Prize Mobil Ke Pemenang Panen Hadiah Simpedes

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:37

Komite Eksekutif KAMI Usul Dibuat Dewan Vaksin Nasional untuk Pelototi Anggaran Rp 10 Triliun yang Dicairkan SMI

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:28

Akpol 91 Maknai 30 Tahun Mengabdi, Kapolda NTB Bagikan 1.000 Paket Bansos

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:26

Peneliti: Melonggarkan Pembatasan Covid-19 Berpotensi Ciptakan Strain Baru yang Kebal Vaksin

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:18

JPU Sudah Tepat Menolak Eksepsi Terdakwa Asusila di Lampung

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:17

Bantu Myanmar Perangi Covid-19, Singapura Siap Kirim 200 Konsentrator Oksigen

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:59

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga Tracer Covid-19 di Yogyakarta

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:55

Terinspirasi Vaksinasi Door to Door BIN, Bupati Banjarnegara: Kegiatan Efektif dan Tidak Membuang Biaya

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:46

ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,1 Persen Tahun 2021, Kenapa?

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:44

Herman Herry dan Ihsan Yunus Muncul di Analis Yuridis Tuntutan, Dapat Kuota Bansos dari Juliari Batubara

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:31

Selengkapnya