Berita

Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo (kedua kiri) saat menjadi narasumber di kegiatan Sosialisasi Integrasi Ekosistem Ultra Mikro yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (8/6)/Net

Politik

Eko Patrio Ingin Ada Sinergitas BUMN Dengan Usaha Ultra Mikro

RABU, 09 JUNI 2021 | 12:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kementerian BUMN harus memberi perhatian serius untuk para pengusaha ultra mikro. Sebab mereka merupakan penopang perekonomian nasional, apalagi dalam susana perekonomian yang sulit saat ini.

Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo berharap ada sinergitas antara usaha ultra mikro dengan Kementerian BUMN, khususnya dalam hal permodalan.

“Misal dengan dengan PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani,” tuturnya kepada wartawan, Rabu (9/6). Pernyataan serupa disampaikan saat Eko Patrio menjadi narasumber di kegiatan Sosialisasi Integrasi Ekosistem Ultra Mikro yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (8/6).


Menurutnya, sektor usaha ultra mikro sangat penting bagi perekonomian nasional. Selama ini sektor usaha ultra mikro telah memberikan kontribusi pada PDB nasional hingga mencapai sekitar 37 persen dan menyerap 107,4 juta atau 89,04 persen dari total tenaga kerja nasional.

"Namun dari 57 juta pelaku usaha ultra mikro, baru 20 persen saja yang mengakses lembaga keuangan formal untuk pembiayaan usaha," jelas politisi PAN itu.

Untuk itu, dukungan permodalan dari BRI, Pegadaian, dan PNM penting bagi usaha ultra mikro untuk bisa mengembangkan usaha.

Dia berharap akses untuk mendapatkan dukungan modal bisa dipermudah agar para pelaku usaha Ultra Mikro ini tidak mencari pemodalan dari lembaga lain. Apalagi jika tingkat bunga yang ditawarkan lebih tinggi.

"Saya berharap masyarakat Jakarta khususnya untuk tidak melakukan pinjaman online (Pinjol). Sangat memberatkan dan sudah banyak yang menjadi korbannya. Lebih baik melakukan pendanaan melalui bank-bank pemerintah atau pegadaian lebih rendah bunganya,” demikian Eko Patrio.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya