Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi/Net

Politik

Sindir Yandri, Adhie Massardi: Orang Yang Sudah Berurusan KPK Di Kasus Bansos Kok Jadi Jubir Dana Haji

RABU, 09 JUNI 2021 | 07:33 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tantangan debat Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto kepada para pengkritik dana haji dinilai tidak pantas dilakukan. Salah satu sebabnya, politisi PAN itu pernah dipanggil KPK dalam kasus korupsi bantuan sosial Covid-19.

Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Yos Nggarang mempertanyakan standar moral Yandri sebagai penantang. Apalagi jika yang ditantang adalah ekonom senior DR. Rizal Ramli.  

“Orang yang sudah diperiksa KPK dan diduga terkonfirmasi terlibat skandal kuota bansos Covid-19 tidak punya otoritas moral nyatakan uang rakyat (dana haji) aman,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (9/6).


Menurutnya, Yandri belum kelas untuk berdebat dengan Rizal Ramli yang memang terkenal sebagai pejuang rakyat. Adhie Massardi menilai, Yandri minimal harus mengantongi SP3 dari KPK sebelum berdebat dengan Menko Perekonomian era Gus Dur tersebut.

“Yang begini mau debat Bang RR nggak kelas. Harus ada SP3 dulu dari KPK baru layak debat dengan Bang RR?” ujarnya.

Senada itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi menilai aneh dengan pemilihan Yandri sebagai garda depan yang menjelaskan mengenai dana haji.

Bagi Adhie, kehadiran Yandri justru akan membuat masyarakat tambah ragu dengan apa yang dijelaskan.

“Orang yang sudah berurusan dengan KPK terkait uang rakyat (Bansos Covid-19) kok dijadikan jubir dana haji yang lagi trending topik pengelolaannya,” ujarnya.

“Ini malah bisa bikin masyarakat jadi tambah sangsi. Ganti jubirnya yang lebih otorotatif,” demikian Adhie M. Massardi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya