Berita

Mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja dalam penandatanganan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982/Repro

Histoire

Menilik Sumbangsih Mochtar Kusumaatmadja Bagi Indonesia Dan Dunia

SELASA, 08 JUNI 2021 | 16:04 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mochtar Kusumaatmadja, nama yang sangat familiar pada era Orde Baru. Kiprahnya di Kabinet Pembangunan bukan hanya dimanfaatkan oleh Indonesia semata, namun juga dunia.

Pria kelahiran 17 Februari 1929 itu telah berhasil membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi, baik di kawasan atau dunia internasional.

Pada 1952, ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia dan 1955 di Yale Law School, Amerika Serikat. Ia menamatkan S3 di Universitas Padjajaran (Unpad) pada 1962, menjadikannya sebagai doktor pada usia 33 tahun.


Sejumlah sumbangsih telah diberikan Mochtar selama 92 tahun hidupnya.

Hukum Pembangunan

Sebagai akademisi, Mochtar telah menciptakan teori hukum pembangunan di Indonesia. Teori tersebut lahir dengan kesadaran bahwa Indonesia memiliki keragaman dalam banyak hal.

Ketika menempuh studi post doctoral di Harvard University, Mochtar belajar mengenai teori hukum dari banyak ahli. Hingga kemudian ia menemukan bahwa hukum merupakan sarana rekaya sosial.

Pemikiran-pemikirannya membawa Mochtar menjadi Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II pada 1974 hingga 1978.

Wawasan Nusantara

Penggemar catur tersebut merupakan pakar hukum laut pertama Indonesia. Gagasannya mengenai laut teritorial ia ejawantahkan dalam Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Belakangan, gagasan tersebut dikenal sebagai Wawasan Nusantara.

Setelah 25 tahun berjuang di berbagai forum internasional, Mochtar berhasil membuat Wawasan Nusantara diakui dunia lewat Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada 10 Desember 1982.

Diplomasi Budaya

Mochtar menyadari betapa beragamnya seni dan budaya Indonesia, sebagai kekayaan bangsa yang harus dikenalkan pada dunia. Ia rajin mengirim budayawan-budayawan ke luar negeri. Bahkan pada 2008, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan kepada Mochtar sebagai Budayawan Sunda.

Meningkatkan Wibawa Indonesia

Kepiawaian Mochtar dalam berdiplomasi telah diakui oleh dunia internasional. Ia dikenal mampu mencairkan suasana ketika berada dalam situasi tegang.

Sebagai Menteri Luar Negeri periode 1978-1988, Mochtar berada pada situasi yang sulit karena kawasan Asia Tenggara menghadapi Perang Vietnam yang dikhawatirkan merembet ke negara-negara tetangga. Namun dengan kelihaiannya, pandangan Mochtar menjadi pedoman bagi negara-negara ASEAN.

Terlepas dari sumbangsih-sumbangsih tersebut, pada 1959, Mochtar berhasil memenangkan sengketa kasus tembakau Bremen melawan Belanda. Hal itu menjadi sangat penting karena menghadapkan negara yang pernah dijajah dengan penjajahnya.

Setelah itu, pada 1968, ia terlibat dalam upaya pembelaan Usman-Harun yang divonis hukuman mati di Singapura dan mengatasi malapelataka kapal Showa Maru milik Jepang yang karam di dekat pelabuhan Singapura.

Kemudian pada 1972, ia berkontribusi pada pengaturan hukum masalah lingkungan hidup yang kemudian diserap dalam Deklarasi Lingkungan Hidup Manusia 1972.

Ia juga mengambil pendekatan cocktail party untuk menyelesaikan konflik Kamboja.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Kamis, 06 Agustus 2026 | 00:05

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:46

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:22

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:38

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:31

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:14

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:09

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:50

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:40

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:17

Selengkapnya