Berita

Ahli pertahanan Andi Widjajanto/Net

Politik

Proyeksi Andi Widjajanto, Perlu Rp 3,47 Kuadriliun Untuk Kekuatan Militer Yang Mumpuni

SENIN, 07 JUNI 2021 | 17:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Indonesia berdasarkan analisa lingkungan strategis memang tidak akan perang terbuka hingga 30 tahun ke depan. Namun demikian, bukan berarti Indonesia tidak butuh TNI.

Begitu tegas ahli pertahanan Andi Widjajanto saat berbincang dengan Direktur Eksekutif Nagari Institute, Akbar Faizal dalam akun YouTube, Akbar Faizal Uncensored berjudul "Ternyata Anggaran Alutsista Butuh Hingga 3,47 Kuadriliun Bukan Cuma 1.760 Triliun” pada 3 Juni lalu.

Pendekatan yang harus dilakukan saat ini adalah capability base. Artinya, apapun keadaannya, angkatan militer harus punya peralatan yang mumpuni. Kemampuan dasar diperlukan jika Indonesia ingin membangun pertahanan yang normal.


Andi yang terlibat dalam penyusunan Kekuatan Pertahanan Minimal (KPM) 2024 di tahun 2005 lalu menjelaskan bahwa anggaran Rp 1,7 kuadriliun yang beredar sebenarnya masih terbilang rendah.

Dia lantas membandingkan dengan KPM 2024, di mana pada saat itu estimasi untuk membeli senjata saja mencapai 88 miliar dolar AS.

Sementara dalam Raperpres yang konon menghabiskan anggaran Rp 1,7 kuadriliun hingga 2044, pembelian senjata hanya berkisar 79 miliar dolar AS.

“Ini sama saja di tahun  2005-2006 (KPM 2024) punya Toyota Innova, mestinya naik ke Fortuner, ternyata Avanza,” tuturnya.

Namun hal itu bisa dimaklumi lantaran kondisi ekonomi makro memang tidak sebaik yang diperkirakan. Jika dipaksakan, maka angka anggaran akan membengkak tajam hingga 4,5 kali lipat.

Dari sebesar Rp 150 triliun per tahun menjadi Rp 650 triliun.

“Tapi mumpung nggak ada perang, nggak apa lah segitu dulu. Kalau tiba-tiba ekonomi membaik baru bisa kita masukkan ke revisi renstra,” urai mantan Seskab itu.

Menyoal anggaran untuk pertahanan, Andi Widjajanto sendiri telah membuat 3 model yang dibuat bersama dengan ekonom UI, ahli senjata nuklir, dan seorang ekonomi pertahanan.

Model pertama disebutkan bahwa postur anggaran 2045 sebesar Rp 2,54 kuadriliun hingga Rp 3,47 kuadriliun. Sementara model kedua, proyeksi belanja modernisasi alutsista Rp 1,1 kuadriliun, dan model 3 proyeksi pertumbuhan ekonomi Rp 1,7 kuadriliun.  

“Model 2 dan 3 sama saja. Kalau model 1 itu proyeksi,” terangnya.

Proyeksi yang dimaksud adalah Andi Widjajanto menghitung 9 sistem utama yang harus dimiliki oleh Indonesia. Sistem-sistem tersebut perlu dibeli dalam rangka membentuk angkatan bersenjata yang normal.

“Ini 9 sistem utama yang AL, AU, AD, harus punya kalau mau membentuk angkatan bersenjata yang normal,” tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya