Presiden Nigeria, Muhammadu Buhari/Net
Penduduk Nigeria tidak dapat mengakses Twitter untuk batas waktu yang tidak ditentukan sejak pemerintah menangguhkan aktivitas media sosial tersebut.
Dikutip dari Reuters pada Minggu (6/6), keputusan pemerintah Nigeria untuk menangguhkan Twitter dipicu oleh tindakan Twitter yang menghapus unggahan Presiden Muhammadu Buhari yang menyatakan akan menghukum kelompok separatis.
Dalam beberapa bulan terakhir, separatis pro-Biafra diduga telah menyerang polisi dan gedung-gedung pemerintahan.
Lewat akun Twitter-nya, Buhari bersumpah untuk memberikan tindakan yang pantas untuk kelompok tersebut. Namun cuitan tersebut dihapus pada Rabu (2/6) dengan alasan kasar.
Kemudian ada Jumat (4/6), Menteri Informasi dan Kebudayaan Lai Mohammed mengatakan pemerintah memutuskan untuk menangguhkan Twitter karena platform itu digunakan untuk kegiatan yang mampu merusak keberadaan perusahaan Nigeria.
Mohammed menyebut, misi Twitter di Nigeria sangat mencurigakan. Bahkan Twitter pernah mengabaikan cuitan yang menghasut terhadap pemerintah Nigeria.
Asosiasi Operator Telekomunikasi Berlisensi Nigeria mengatakan pihaknya telah menangguhkan akses ke Twitter sesuai dengan arahan pemerintah.
Keputusan pemerintah untuk menangguhkan Twitter dikecam secara luas.
Amnesty International mengatakan pihaknya mengutuk penangguhan tersebut karena Twitter banyak digunakan oleh warga Nigeria untuk menyuarakan pendapat dan kebebasan ekspresi mereka.
"Kami menyerukan pihak berwenang Nigeria untuk segera membalikkan penangguhan yang melanggar hukum dan rencana lain untuk membungkam media, menekan ruang sipil, dan merusak hak asasi manusia Nigeria," kata Amnesty Internasional.
Kritikan juga disampaikan oleh perwakilan Amerika Serikat (AS) di Nigeria.
Ada sekitar 40 juta pengguna Twitter di Nigeria. Banyak dari mereka yang anak muda kemudian mencari jalan keluar dengan beralih ke menggunakan virtual private network (VPN) untuk mengakses Twitter.
