Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pengamat: Perluasan Sanksi Biden Pada 59 Perusahaan China Justru Rugikan Investor AS Sendiri

SABTU, 05 JUNI 2021 | 06:49 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para ahli di Beijing angkat bicara soal keputusan Joe Biden yang memperluas sanksi era pendahulunya, Donald Trump terhadap 59 perusahaan China pada Kamis (3/6).

Menurut para ahli, lewat keputusan tersebut pemerintahan Biden sedang mencari strategi yang lebih komprehensif dan mendalam untuk bersaing dengan China. Padahal, menurut mereka, dengan keputusan tersebut, AS seolah seperti sedang 'mengangkat batu yang pada akhirnya akan jatuh di kakinya sendiri'.

Biden pada Kamis (3/6) menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga AS memiliki atau memperdagangkan sekuritas apa pun yang terkait dengan 59 perusahaan dengan alasan ancaman teknologi pengawasan China, itu termasuk Huawei Technologies dan tiga perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu.


Larangan investasi baru itu akan berlaku mulai 2 Agustus mendatang. Investor memiliki waktu satu tahun untuk melakukan divestasi.

Ini adalah perintah eksekutif paling luas yang menargetkan entitas China sejak Biden menjabat meskipun ada sanksi yang tersebar sebelumnya.

"Biden tidak hanya mempertahankan tetapi juga memperluas kebijakan pada perusahaan-perusahaan China pada periode pendahulunya, dan salah satu tujuan saat ini adalah mencari strategi yang lebih komprehensif dan mendalam untuk bersaing dengan China," kata Li Haidong, profesor di Institute of International Hubungan Universitas Luar Negeri China, seperti dikutip dari Global Times, Jumat (4/6).

"Langkah tersebut adalah sebuah operasi politik dengan mengorbankan kepentingan ekonomi, memiliki makna 'simbolis' yang kuat. Ini seperti menunjukkan sikap AS terhadap sekutunya," ujar Li.

Namun, Li mencatat larangan yang lebih luas pasti akan akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan dan investor AS yang memiliki kerja sama erat dengan entitas dalam 'daftar hitam' Biden.

"Seperti mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya sendiri pada akhirnya bagi pemerintah AS," katanya.

Sementara mantan wakil direktur Asosiasi Operasi Ekonomi Beijing, Tian Yun mengatakan perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa perang teknologi yang meningkat antara China dan AS tidak akan berubah di bawah pemerintahan Biden.

"Banyak perusahaan dalam urutan Biden sudah ada dalam daftar Pemerintah Trump, dan daftar baru memiliki makna simbolis yang lebih daripada signifikansi praktis untuk memenangkan dukungan pemilih Trump," ujarnya.

Pengamat China mengatakan salah satu tujuan pemerintahan Biden saat ini adalah untuk mengembangkan persaingan yang lebih komprehensif dan strategis.

Upaya pemerintah AS untuk melemahkan perkembangan ekonomi dan teknologi perusahaan China tidak akan berhasil dan rencananya hanya akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan investor AS, kata mereka. 

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Herman Deru Perintahkan Jalinsum Diperbaiki Usai Tragedi Bus ALS

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:22

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Pemakzulan Trump Mencoreng Citra Demokrasi Barat

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:01

Politik Mesias Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:27

Saksi Sidang di PN Jakbar Dikejar-kejar hingga Diduga Dianiaya

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:06

Pendidikan Bukan Komoditas Ekonomi

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:03

Korban Kecelakaan Bus ALS Jadi 18 Orang

Sabtu, 09 Mei 2026 | 23:32

Kritik Amien Rais Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 23:14

Selengkapnya