Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pengamat: Perluasan Sanksi Biden Pada 59 Perusahaan China Justru Rugikan Investor AS Sendiri

SABTU, 05 JUNI 2021 | 06:49 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para ahli di Beijing angkat bicara soal keputusan Joe Biden yang memperluas sanksi era pendahulunya, Donald Trump terhadap 59 perusahaan China pada Kamis (3/6).

Menurut para ahli, lewat keputusan tersebut pemerintahan Biden sedang mencari strategi yang lebih komprehensif dan mendalam untuk bersaing dengan China. Padahal, menurut mereka, dengan keputusan tersebut, AS seolah seperti sedang 'mengangkat batu yang pada akhirnya akan jatuh di kakinya sendiri'.

Biden pada Kamis (3/6) menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga AS memiliki atau memperdagangkan sekuritas apa pun yang terkait dengan 59 perusahaan dengan alasan ancaman teknologi pengawasan China, itu termasuk Huawei Technologies dan tiga perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu.

Larangan investasi baru itu akan berlaku mulai 2 Agustus mendatang. Investor memiliki waktu satu tahun untuk melakukan divestasi.

Ini adalah perintah eksekutif paling luas yang menargetkan entitas China sejak Biden menjabat meskipun ada sanksi yang tersebar sebelumnya.

"Biden tidak hanya mempertahankan tetapi juga memperluas kebijakan pada perusahaan-perusahaan China pada periode pendahulunya, dan salah satu tujuan saat ini adalah mencari strategi yang lebih komprehensif dan mendalam untuk bersaing dengan China," kata Li Haidong, profesor di Institute of International Hubungan Universitas Luar Negeri China, seperti dikutip dari Global Times, Jumat (4/6).

"Langkah tersebut adalah sebuah operasi politik dengan mengorbankan kepentingan ekonomi, memiliki makna 'simbolis' yang kuat. Ini seperti menunjukkan sikap AS terhadap sekutunya," ujar Li.

Namun, Li mencatat larangan yang lebih luas pasti akan akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan dan investor AS yang memiliki kerja sama erat dengan entitas dalam 'daftar hitam' Biden.

"Seperti mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya sendiri pada akhirnya bagi pemerintah AS," katanya.

Sementara mantan wakil direktur Asosiasi Operasi Ekonomi Beijing, Tian Yun mengatakan perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa perang teknologi yang meningkat antara China dan AS tidak akan berubah di bawah pemerintahan Biden.

"Banyak perusahaan dalam urutan Biden sudah ada dalam daftar Pemerintah Trump, dan daftar baru memiliki makna simbolis yang lebih daripada signifikansi praktis untuk memenangkan dukungan pemilih Trump," ujarnya.

Pengamat China mengatakan salah satu tujuan pemerintahan Biden saat ini adalah untuk mengembangkan persaingan yang lebih komprehensif dan strategis.

Upaya pemerintah AS untuk melemahkan perkembangan ekonomi dan teknologi perusahaan China tidak akan berhasil dan rencananya hanya akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan investor AS, kata mereka. 

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

2.700 Calon Jemaah Haji Jember Mulai Berangkat 20 Mei 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:49

Bertahun Tertunda, Starliner Boeing Akhirnya Siap Untuk Misi Awak Pertama

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:39

Pidato di OECD, Airlangga: Indonesia Punya Leadership di ASEAN dan G20

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:27

Jokowi: Pabrik Baterai Listrik Pertama di RI akan Beroperasi Bulan Depan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:09

Keputusan PDIP Koalisi atau Oposisi Tergantung Megawati

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:49

Sri Mulyani Jamin Sistem Keuangan Indonesia Tetap Stabil di Tengah Konflik Geopolitik Global

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:40

PKB Lagi Proses Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:26

Menko Airlangga Bahas 3 Isu saat Wakili Indonesia Bicara di OECD

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:11

LPS: Orang yang Punya Tabungan di Atas Rp5 Miliar Meningkat 9,14 Persen pada Maret 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:58

PKS Sulit Gabung Prabowo-Gibran kalau Ngarep Kursi Menteri

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:51

Selengkapnya