Berita

Ilustrasi vaksinasi/Net

Kesehatan

Berpotensi Ganggu Program Vaksinasi Covid-19, Hoax Soal Vaksin Harus Segera Diatasi

JUMAT, 04 JUNI 2021 | 13:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kemunculan sejumlah hoax terkait vaksin Covid-19 dinilai merugikan program vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah. Karena itu, pemerintah diharapkan bisa mengatasi penyebaran hoax tersebut.

“Karena hal ini merugikan program vaksinasi, sehingga berimbas pada rendahnya cakupan vaksinasi, tidak hanya vaksinasi Covid-19,” kata pemerhati imunisasi, Julitasari Sundoro, Jumat (4/6).

Julitasari meminta masyarakat untuk mencari dan mendapatkan penjelasan soal vaksin dari sumber yang kredibel dan dapat dipercaya, seperti Kementerian Kesehatan serta Kemkominfo.


“Agar masyarakat jangan menelan mentah-mentah suatu berita dan informasi. Kita harus cek kembali kalau ragu dan tidak langsung menyebarkannya,” ujarnya.

Menjawab keraguan masyarakat terhadap kandungan vaksin Covid-19, Julitasari menyatakan, sebenarnya kandungan vaksin Covid-19 ini adalah antigen dari virus SARS-CoV-2 yang diperlukan untuk membentuk antibodi.

“Apabila mendengar ada demam atau bengkak di tempat penyuntikan, itu adalah hal yang biasa saja dalam proses pembentukan antibodi dalam tubuh manusia," jelasnya.

"Reaksi-reaksi ringan akibat divaksinasi itu bisa hilang dalam satu dua hari. Dalam kartu vaksinasi pun sudah diberikan nomor kontak untuk menghubungi apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI),” tandas Julitasari.

Sepanjang pandemi melanda tanah air, sejumlah hoax terkait vaksin cukup banyak tersebar melalui media sosial. Terkini, disebutkan vaksin Covid-19 mengandung magnet.

Hal ini tersebar dalam sebuah video yang memperlihatkan sebuah uang koin pecahan seribu rupiah menempel di lengan seseorang yang baru selesai divaksin, sehingga diklaim vaksin mengandung magnet.  

Video tersebut pun sudah dibantah oleh Satgas Covid-19 dan dinyatakan sebagai hoax.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya