Berita

Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia/Net

Politik

Neng Farah Tidak Ingin Pembelian Alpalhankam Tergesa-gesa

KAMIS, 03 JUNI 2021 | 15:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020 hingga 2024 dengan anggaran jumbo belum berlum dilakukan dalam waktu dekat.

Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia meminta agar pembelian alpalhankam tidak tergesa-gesa. Neng Farah mengingatkan bahwa dalam pertahanan perlu membaca visi menjadi strategi, lalu menjadi doktrin pertahanan untuk membuat roadmap yang sesuai dengan Nawacita.

“Dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, kita dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak kita beli maupun yang tidak,” tuturnya kepada wartawan, Kamis (3/6).


“Pertimbangan ini semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang,” sambung wanita yang akrab disapa Neng Farah itu.

Pernyataan Neng Farah ini menanggapi ramainya perbincangan mengenai rencana pembelian alutsista yang mencapai Rp 1.700 triliun. Di mana rencana pembelian alpalhankam dengan anggaran jumbo tersebut sudah dibantah oleh pihak Kemhan.

Pembelian alpalhankam masih sebatas rencana yang digodok di Kemhan.

Neng Farah melanjutkan, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid 19. Upaya penanganan menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi kita kembali pulih.

“Upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgent dan mendesak dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer,” tegasnya.

Politisi PAN ini mengingatkan bahwa gelontoran anggaran jumbo di saat pandemi bisa membuat utang Indonesia bertambah besar. Apalagi periode Maret 2021 utang berjalan pemerintah RI sudah mencapai Rp 6.445,07 trilliun.

“Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya