Berita

Politisi utama PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

Politik

PDIP Berpotensi Ditinggal Konstituen Jika Ngotot Dorong Puan Maharani

KAMIS, 03 JUNI 2021 | 12:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDI Perjuangan berpotensi ditinggalkan konstituennya jika terus ngotot mendorong Puan Maharani sebagai calon presiden 2024.

Demikian disampaikan  Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/6).

Serangkaian kegaduhan di Internal PDIP menyangkut teguran keras terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo agar tidak "genit" ingin menjadi capres, bakal berbuah pahit terhadap elektabilitas PDIP.


Hal itu terlihat dari derasnya dukungan publik kepada Ganjar, bahkan sudah ada kelompok relawan yang terang-terangan mendeklarasikan diri secara sukarela sebagai tim pemenangan Ganjar for next president.

Jelas Arman Salam, PDIP semestinya paham dan sadar peran dari capres yang diusung yang merupakan magnet kuat sebagai katrol suara partai. Terbukti dua kali jawara pileg PDIP tak lepas dari figur Joko Widodo calon presiden yang diusung saat itu.

"Militansi pemilih terhadap partai jauh lebih kecil dibandingkan militansi terjadap figur calon presiden. Jika bukan Jokowi sebagai capresnya,  belum tentu PDIP bisa jawara dua kali pileg," terang Arman Salam.

Di sisi lain, pertarungan ketat capres "Bang Jago" pada papan atas hasil survei nasional lembaga IPS menempatkan Anies Basweda, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo sebagai lawan tanding yang berimbang.

Arman Salam menambahkan, dinamika di internal PDIP tampaknya monoton apa yang dikehendaki Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yaitu harus tegak lurus, bahkan harus out jika tidak dilaksanakan.

"Semestinya PDIP juga bisa melihat situasi kekiniaan di era milenial dimana mayoritas pemilih adalah anak muda yang dinamis anti otoriter, berwawasan luas, terbuka, bebas dan ogah diatur atur secara berlebihan," ucapnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya