Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi/Net

Politik

Adhie Massardi: Jauh Sebelum Pandemi Keuangan BUMN Sudah Banyak Merugi

KAMIS, 03 JUNI 2021 | 12:12 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kerugian yang terjadi di tubuh badan usaha milik negara (BUMN) sudah terjadi sejah jauh hari sebelum pandemi Covid-19.

Kerugian itu terjadi, kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi karena tata kelola yang dilakukan mantan tim sukses yang tanpa kapasitas. Kerugian lantas semakin menjadi-jadi setelah pandemi terjadi.

“Saat Covid-19 mereka jadikan pelindung buat bancakan tidak ketahuan,” terangnya kepada wartawan, Kamis (3/6).


Pernyataan Adhie ini menanggapi sikap anggota Dewan Komisaris Garuda, Peter F. Gontha yang berkirim surat ke pimpinan agar gajinya sejak bulan Mei dihentikan hingga rapat pemegang saham mendatang.

Keuangan Garuda memang tengah bermasalah. Pensiun dini ditawarkan kepada hampir setengah karyawan untuk dijadikan solusi penanganan keuangan.

Adhie Massardi pun memuji sikap Peter F. Gonta. Dia bahkan menyarankan untuk mundur.  

“Biar Erick Thohir ganti posisi tanpa gaji dengan cebong atau BuzzeRp. Haha!” tutupnya.

Anggota Dewan Komisaris Garuda, Peter Gontha di akun Instagram pribadinya sempat mengunggah surat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris Garuda Indonesia. Surat turut ditembuskan kepada Direktur Keuangan perusahaan dan ditandatangani pada Rabu kemarin (2/6).

Peter dalam isi suratnya, menyatakan bahwa penangguhan gajinya sejak bulan Mei kemarin sebaiknya dihentikan hingga rapat pemegang saham mendatang.

Peter juga mengungkap kondisi keuangan emiten dengan kode saham GIAA ini yang menurutnya bertambah kritis.

Karena dia mengatakan bahwa manajemen GIAA tidak melakukan penghematan biaya operasional yang terlihat dari tidak adanya upaya renegosiasi dengan lessor pesawat, hingga tidak adanya evaluasi atau perubahan penerbangan dan juga rute yang merugi.

Bahkan dia menyebutkan kalau kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan dan juga Kementerian BUMN itu tidak melibatkan Dewan Komisaris.

Selain itu juga jadwal kerja komisaris yang hanya 5 hingga 6 jam selama seminggu, ikut masuk dalam surat Peter.

Selain Peter Gontha, Anggota Komisaris lainnya yaitu Yenny Wahid juga mengambil langkah serupa. Yakni, dia menolak menerima gaji sebagai komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya