Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi/Net

Politik

Adhie Massardi: Jauh Sebelum Pandemi Keuangan BUMN Sudah Banyak Merugi

KAMIS, 03 JUNI 2021 | 12:12 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kerugian yang terjadi di tubuh badan usaha milik negara (BUMN) sudah terjadi sejah jauh hari sebelum pandemi Covid-19.

Kerugian itu terjadi, kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi karena tata kelola yang dilakukan mantan tim sukses yang tanpa kapasitas. Kerugian lantas semakin menjadi-jadi setelah pandemi terjadi.

“Saat Covid-19 mereka jadikan pelindung buat bancakan tidak ketahuan,” terangnya kepada wartawan, Kamis (3/6).


Pernyataan Adhie ini menanggapi sikap anggota Dewan Komisaris Garuda, Peter F. Gontha yang berkirim surat ke pimpinan agar gajinya sejak bulan Mei dihentikan hingga rapat pemegang saham mendatang.

Keuangan Garuda memang tengah bermasalah. Pensiun dini ditawarkan kepada hampir setengah karyawan untuk dijadikan solusi penanganan keuangan.

Adhie Massardi pun memuji sikap Peter F. Gonta. Dia bahkan menyarankan untuk mundur.  

“Biar Erick Thohir ganti posisi tanpa gaji dengan cebong atau BuzzeRp. Haha!” tutupnya.

Anggota Dewan Komisaris Garuda, Peter Gontha di akun Instagram pribadinya sempat mengunggah surat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris Garuda Indonesia. Surat turut ditembuskan kepada Direktur Keuangan perusahaan dan ditandatangani pada Rabu kemarin (2/6).

Peter dalam isi suratnya, menyatakan bahwa penangguhan gajinya sejak bulan Mei kemarin sebaiknya dihentikan hingga rapat pemegang saham mendatang.

Peter juga mengungkap kondisi keuangan emiten dengan kode saham GIAA ini yang menurutnya bertambah kritis.

Karena dia mengatakan bahwa manajemen GIAA tidak melakukan penghematan biaya operasional yang terlihat dari tidak adanya upaya renegosiasi dengan lessor pesawat, hingga tidak adanya evaluasi atau perubahan penerbangan dan juga rute yang merugi.

Bahkan dia menyebutkan kalau kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan dan juga Kementerian BUMN itu tidak melibatkan Dewan Komisaris.

Selain itu juga jadwal kerja komisaris yang hanya 5 hingga 6 jam selama seminggu, ikut masuk dalam surat Peter.

Selain Peter Gontha, Anggota Komisaris lainnya yaitu Yenny Wahid juga mengambil langkah serupa. Yakni, dia menolak menerima gaji sebagai komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Siswa Sekolah Rakyat akan Dilatih 1.000 Taruna Akmil

Minggu, 05 Juli 2026 | 18:21

Jokowi Pilih Lampung sebagai Awal Safari karena Tanah Tak Bertuan

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:41

OTT Bupati Langkat Temukan 55 Keping Platinum Senilai Rp40 Miliar Lebih

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:16

Hampir 3.000 Orang Tewas, Venezuela Mulai Hentikan Operasi Pencarian Korban Gempa

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:07

Komedian Narji Bikin Khitanan Massal PSI Diserbu Anak-Anak

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:52

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei Absen di Pemakaman Ayahnya

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:26

Sudah Ada Perpres, Pakar: Promosi LGBT di Medsos Bisa Berujung Pengadilan

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:13

PM Singapura Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo Besok

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:08

Pemerintah Perkuat Literasi Siber Antisipasi Ancaman AI dan Hoaks

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:01

Daftar Lengkap 16 Negara yang Lolos ke Babak 16 Besar

Minggu, 05 Juli 2026 | 15:55

Selengkapnya