Berita

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar (kemeja putih)/RMOL

Hukum

Lili Pintauli Siregar: Tidak Karena Seseorang KPK Lemah

RABU, 02 JUNI 2021 | 20:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) nonaktif Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid yang menyebut saat ini ada lebih dari lima kasus korupsi yang hanya menunggu operasi tangkap tangan (OTT) namun urung digarap, ditanggapi oleh Pimpinan KPK.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan bahwa pernyataan Harun Ar-Rasyid tersebut tidak membuat KPK menjadi lemah.

Menurutnya, lembaga antirasuah akan tetap bekerja seperti biasa meskipun 51 dari 75 pegawai KPK termasuk dirinya yang tak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dicopot per 1 November 2021 tengah menangai perkara di KPK.


"Saya pikir bahwa tidak karena seseorang KPK itu lemah atau berhenti bekerja. Tapi tetap dengan tugas dan kewenangan yang ada," ujar Lili saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (2/6).

Lili menegaskan, dengan personel yang ada saat ini, KPK akan bekerja sesuai sistem dan struktur yang berlaku.

Sebelumnya, Kasatgas Penyelidik KPK nonaktif Harun Al Rasyid menyatakan, kalau saat ini setidaknya ada lebih dari lima kasus korupsi yang hanya menunggu operasi tangkap tangan (OTT) urung dilakukan.

Hal itu, kata dia, pengaruh dari adanya penetapan dinonaktifkannya 75 pegawai KPK termasuk dirinya yang tak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terlebih, beberapa pegawai yang termasuk dari 75 nama yang tak lulus TWK itu merupakan Tim Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dalam lembaga antirasuah itu merupakan Tim yang kerap melakukan OTT.

"Tentu ada pengaruh dari proses penonaktifan beberapa kawan ini, kalau seperti saya ini termasuk tim DPO yang diberi tugas dan wewenangan oleh pimpinan untuk menangkap segera para DPO," ucapnya saat ditemui awak media di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat (2/6).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya