Berita

Komisaris Utama PT TMI, Mayjen (Purn) Glenny Kairupan/Net

Politik

Soal Tuduhan Pengadaan Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun, Ini Penjelasan Glenny Kairupan

RABU, 02 JUNI 2021 | 18:42 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Nama Mayjen (Purn) Glenny Kairupan kembali muncul ke permukaan. Kali ini ia dikaitkan dengan pembelian alat pertahanan keamanan (alpahankam) oleh Kementerian Pertahanan senilai Rp 1.760 triliun.

Tuduhan yang berkembangan mengatakan, PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dimana Glenny adalah Komisaris Utamanya mengelola pembelian senilai kuadriliun itu.

Glenny dikenal sebagai teman baik Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Di partai itu, Glenny dipercaya duduk sebagai salah seorang anggota Dewan Pembina.


Jadi, kloplah dugaan-dugaan dan kecurigaan itu dialamatkan kepadanya dan Prabowo.

Apakah tuduhan-tuduhan itu benar adanya?

Kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 2/5), Glenny menjelaskan bahwa dirinya pun tidak tahu apa dasar tuduhan-tuduhan itu. Menurutnya, pihak-pihak yang melemparkan tuduhan terjebak.

“Mereka terjebak, tidak tahu ujung pangkalnya, main tuduh begitu saja. Saya diamkan saja. Nanti juga tahu sendiri (kalau mereka salah),” katanya.

Mengenai PT TMI, Glenny menjelaskan bahwa PT itu didirikan pada 14 Agustus tahun lalu oleh Menhan Prabowo Subianto dan berada di bawah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan.

“Beliau membuat suatu perusahaan di bawah yayasan untuk mengumpulkan orang-orang yang qualified untuk melakukan penilaian-penilaian terhadap barang-barang yang akan dibeli,” ujarnya.

Sementara proses pembelian atau pengadaan akan diserahkan kembali ke pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk itu.

“Kami memberikan masukan kepada Menteri, Dirjen dan sebagainya, apakah barang ini bagus atau tidak,” sambung Glenny.

Proses penilaian ini dirasa perlu untuk menghindarkan kejadian-kejadian yang tak mengenakan dalam proses pengadaan alutsista.

Dia mencontohkan KRI Nanggala-402 yang tenggelam di perairan utara Pulau Bali beberapa waktu lalu yang menewaskan 53 kru. Kejadian-kejadian seperti itu, bisa dihindarkan atau diminimalisir manakala ada proses penilaian yang komprehensif terhadap peralatan yang akan dibeli sebelumnya.

Glenny juga mengatakan, selama ini pembelian alutsista hampir tidak pernah disertai dengan Transfer of Technology (ToT) dan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO).

“Selama ini tidak ada ToT dan MRO, hanya beli dan beli. Kami ingin agar kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan ilmu sehingga bisa mandiri dan tidak tergantung,” jelas dia lagi.

Mengenai angka Rp 1,7 kuadriliun yang dituduhkan itu, Glenny mengatakan, dirinya tidak tahu pasti dari mana angka itu berasal.

Yang dia tahu adalah, setiap tahun di dalam APBN ada anggaran untuk Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, berikut 50 persen dari anggaran untuk overhead berupa penggajian di lima lembaga tersebut. Pemeliharaan alutsista pun masuk dalam 50 persen untuk anggaran overhead itu.

“Intinya, TMI tidak melakukan pembelian alutsista,” ujar dia lagi.

Alur Pembelian Alutsista

Pada bagian lain, Glenny menjelaskan alur pengadaan atau pembelian alutsista selama ini.

Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU mengajukan anggaran kepada Kementerian Pertahanan. Lalu Kemenhan menyerahkannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang kemudian menyerahkan ke Kementerian Keuangan. Setelah dibahas bersama DPR RI dan disetujui, anggaran diserahkan kepada masing-masing lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadakan alutsista.

Glenny menduga, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya dan PT TMI dilakukan oleh pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari pengadaan alutsista.

Seakan-akan ini adalah protes mereka karena sistem baru yang dikembangkan Prabowo menghambat dan membatasi manuver mereka.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya