Komisaris Utama PT TMI, Mayjen (Purn) Glenny Kairupan/Net
Nama Mayjen (Purn) Glenny Kairupan kembali muncul ke permukaan. Kali ini ia dikaitkan dengan pembelian alat pertahanan keamanan (alpahankam) oleh Kementerian Pertahanan senilai Rp 1.760 triliun.
Tuduhan yang berkembangan mengatakan, PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dimana Glenny adalah Komisaris Utamanya mengelola pembelian senilai kuadriliun itu.
Glenny dikenal sebagai teman baik Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Di partai itu, Glenny dipercaya duduk sebagai salah seorang anggota Dewan Pembina.
Jadi, kloplah dugaan-dugaan dan kecurigaan itu dialamatkan kepadanya dan Prabowo.
Apakah tuduhan-tuduhan itu benar adanya?
Kepada redaksi
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 2/5), Glenny menjelaskan bahwa dirinya pun tidak tahu apa dasar tuduhan-tuduhan itu. Menurutnya, pihak-pihak yang melemparkan tuduhan terjebak.
“Mereka terjebak, tidak tahu ujung pangkalnya, main tuduh begitu saja. Saya diamkan saja. Nanti juga tahu sendiri (kalau mereka salah),†katanya.
Mengenai PT TMI, Glenny menjelaskan bahwa PT itu didirikan pada 14 Agustus tahun lalu oleh Menhan Prabowo Subianto dan berada di bawah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan.
“Beliau membuat suatu perusahaan di bawah yayasan untuk mengumpulkan orang-orang yang
qualified untuk melakukan penilaian-penilaian terhadap barang-barang yang akan dibeli,†ujarnya.
Sementara proses pembelian atau pengadaan akan diserahkan kembali ke pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk itu.
“Kami memberikan masukan kepada Menteri, Dirjen dan sebagainya, apakah barang ini bagus atau tidak,†sambung Glenny.
Proses penilaian ini dirasa perlu untuk menghindarkan kejadian-kejadian yang tak mengenakan dalam proses pengadaan alutsista.
Dia mencontohkan KRI Nanggala-402 yang tenggelam di perairan utara Pulau Bali beberapa waktu lalu yang menewaskan 53 kru. Kejadian-kejadian seperti itu, bisa dihindarkan atau diminimalisir manakala ada proses penilaian yang komprehensif terhadap peralatan yang akan dibeli sebelumnya.
Glenny juga mengatakan, selama ini pembelian alutsista hampir tidak pernah disertai dengan
Transfer of Technology (ToT) dan
Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO).
“Selama ini tidak ada ToT dan MRO, hanya beli dan beli. Kami ingin agar kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan ilmu sehingga bisa mandiri dan tidak tergantung,†jelas dia lagi.
Mengenai angka Rp 1,7 kuadriliun yang dituduhkan itu, Glenny mengatakan, dirinya tidak tahu pasti dari mana angka itu berasal.
Yang dia tahu adalah, setiap tahun di dalam APBN ada anggaran untuk Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, berikut 50 persen dari anggaran untuk
overhead berupa penggajian di lima lembaga tersebut. Pemeliharaan alutsista pun masuk dalam 50 persen untuk anggaran
overhead itu.
“Intinya, TMI tidak melakukan pembelian alutsista,†ujar dia lagi.
Alur Pembelian AlutsistaPada bagian lain, Glenny menjelaskan alur pengadaan atau pembelian alutsista selama ini.
Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU mengajukan anggaran kepada Kementerian Pertahanan. Lalu Kemenhan menyerahkannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang kemudian menyerahkan ke Kementerian Keuangan. Setelah dibahas bersama DPR RI dan disetujui, anggaran diserahkan kepada masing-masing lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadakan alutsista.
Glenny menduga, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya dan PT TMI dilakukan oleh pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari pengadaan alutsista.
Seakan-akan ini adalah protes mereka karena sistem baru yang dikembangkan Prabowo menghambat dan membatasi manuver mereka.
