Berita

Forum Suara Masyarakat Lampung ketika menyatakan sikap atas pengadilan HRS/Ist

Politik

Galang Petisi, FSM Lampung Desak Pembebasan HRS

RABU, 02 JUNI 2021 | 09:20 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

RMOL. Desakan agar Habib Rizieq Shihab dibebaskan digaungkan Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) melalui Petisi Online "Bebaskan Habib Rizieq Syhihab". FSML juga menyatakan sikap atas peradilan terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS).

Hingga Rabu pagi (2/6), petisi yang akan ditutup pada pukul 24.00 WIB nanti sudah ditandatangani 277 orang. FSML menargetkan 1.000 orang ikut mendukung petisi pembebasan HRS.

Koordinator FSML, ustaz Haji Edi Azhari, dan Sekretaris FSML, ustaz Royan, mengajak warga ikut membela HRS atas perlakukan yang mereka nilai sangat tidak adil.


"Tidak perlu menjadi seorang muslim untuk meneriakkan pembebasan Habib Rizieq Shihab," ujar ustaz Royan kepada Kantor Berita RMOLLampung, Rabu pagi (2/6).

Menurut dia, tidak perlu juga menjadi profesor hukum guna mengatakan HRS dan kawan-kawan tak patut dihukum. Cukup gunakan akal sehat, ujar ustaz Royan.

"Siapapun, jika hendak memperjuangkan keadilan, khususnya terhadap HRS, klik tautan link http://chng.it/xCFmPydV atau huhungi saya lewat 0856 1791 367," imbuhnya.

FSML menilai peradilan terhadap HRS di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mengindahkan kaidah-kaidah hukum dengan memaksakan penetapan HRS sebagai terdakwa.

Terbukti, persoalan protokol Kesehatan yang dijadikan dasar penuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sama-sekali tidak beralasan. HRS bukanlah pihak yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut.

Meski demikian, dengan kerendahan hatinya, HRS tetap membayar sanksi denda Rp 50 juta atas kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Namun, HRS masih ditetapkan sebagai terdakwa dan dituntut hukuman 2 tahun.

Sedangkan untuk kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, bukanlah menjadi tanggung jawab HRS. Demikian pula dengan dakwaan protokol kesehatan yang didakwakan terhadap kasus RS Ummi Bogor.

Atas dasar itu, FSML menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta majelis hakim memutuskan bebas dari semua dakwaan terhadap Habibana Muhammad Rizieq Shihab, dari semua tuntutan sesat JPU.

2. Meminta majelis hakim membuat keputusan membersihkan nama baik Habibana Muhammad Rizieq Shihab, dari semua tindakan kesewenang-wenangan yang sudah dialaminya.

3. Meminta majelis hakim untuk mengembalikan hak-hak asasi manusia Habibana Muhammad Rizieq Shihab, yang sampai dengan saat ini telah diambil paksa oleh pihak-pihak yang memaksakan terjadinya peradilan sesat saat ini.

4.  Meminta majelis hakim untuk mengabulkan semua pembelaan yang dilakukan Habibana Muhammad Rizieq Shihab yang disampaikan dalam proses persidangan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya