Berita

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu/Net

Politik

Sentil Dahnil, Said Didu: Semua Pinjaman Luar Negeri Akan Jadi Beban APBN

SELASA, 01 JUNI 2021 | 17:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pembiayaan belanja alat pertahanan dan keamanan (alpalhankam) Kementerian Pertahanan menggunakan pinjaman luar negeri sulit bila disebut tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut ditegaskan mantan Sekretaris BUMN, Said Didu merespons klaim Jurubicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar berkenaan sumber pembiayaan alpalhankam Kemenhan.

"Mas Dahnil yang terhormat, semua pinjaman luar negeri akan jadi beban APBN," kata Said Didu, dikutip dari akun Twitternya, Selasa (1/6).


Dahnil menyebut, pembiayaan alpalhankam tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Sebab pinjaman kepada beberapa negara itu kemungkinan diberikan dalam tenor panjang dan bunga sangat kecil.

Selain itu, proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemenhan yang setiap tahun sudah dialokasikan di APBN.

Namun bagi Said Didu, skema tersebut justru akan tetap membebani APBN meski berdalih dari anggaran Kemenhan. Bila utang untuk membeli alpalhankam jumlahnya banyak, maka akan berdampak pada pemotongan anggaran sektor lain.

"Sektor lain akan terpotong anggarannya, yang diketahui sumbernya daru utang juga. Total utang saat ini normal maksimal 3% PDB. Saat membayar utang tersebut, akan memotong anggaran lain," tandas Said Didu yang juga ahli di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya