Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung/RMOL
Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana untuk membahas polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pada alih fungsi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, polemik TWK pegawai KPK sudah menjadi bola liar yang harus segera diselesaikan.
"Tentu karena Menpan-RB dan BKN itu mitra kerja Komisi II, kami juga ingin mengetahui persis bagaimana prosesnya seperti apa," ujar Ahmad Doli di Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5).
Dijelaskan Doli, kinerja KPK tidak bokeh terganggu dengan opini. Justru, semua pihak harus bisa mendukung aturan undang-undang dalam memberantas korupsi.
"Kita ingin supaya KPK ini lembaga yang betul-betul diharapkan banyak untuk bisa menuntaskan masalah korupsi. Jadi kalau masalah internalnya tidak selesai, jadi bulan-bulanan publik, tentu kan tidak baik," jelasnya.
Lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, dia berharap polemik KPK segera berakhir dan kerja-kerja pemberantasan korupsi dapat kembali berjalan sebagaimana mestinuam
"Sehingga, nanti kita mudah-mudahan bisa ikut membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif lah," pungkasnya.
Sorotan publik muncul saat ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos menjalani TWK, sedangkan 1.276 pegawai dinyatakan lolos dan akan direncanakan akan dilantik sebagai ASN pada 1 Juni 2021.
Dari 75 yang tidak lolos, ada 24 pegawai yang masih bisa menjadi bagian dari KPK sedangkan 51 lainyya tidak bisa bergabung kembali di lembaga antirasuah.
Banyak kalangan yang menilai seharusnya 51 pegawai tak lolos TWK mematuhi aturan perundang-undangan. TWK diselenggarakan oleh BKN sebagaimana mana tugas yang diamanahkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
