Berita

Dari kiri ke kanan: Presiden RI keenam sekaligus mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI ketujuh sekaligus kader PDIP Joko Widodo/Net

Politik

PDIP Jangan Baper Dan Bangun Tembok Pembatas

SENIN, 31 MEI 2021 | 05:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

PDI Perjuangan disarankan tidak terbawa perasaan alias baper menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Kekalahan yang dialami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2004 dan 2009 cukup menjadi kenangan saja.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Indostrategic, A. Khoirul Umam, menanggapi pernyataan Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto, yang mengatakan partainya enggan berkoalisi dengan Demokrat.

“Argumen Hasto sebenarnya tidak berdasar. Hasto hanya ingin membangun front politik untuk menghindari koalisi dengan Demokrat karena alasan emosional masa lalu," ujar Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/5).


"Kalau ingin berdemokrasi secara matang, sikap baper (karena kekalahan) masa lalu itu sebaiknya dihindari," sambungnya.

Khoirul Umam mengatakan, tidak ada salahnya PDIP berkoalisi dengan Partai Demokrat karena kedua partai itu memiliki banyak kesamaan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang merupakan petugas partai banteng saat ini, misalnya, dalam menghadapi pandemi Covid-19 menggunakan salah satu peninggalan penting pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni bantuan sosial.

Oleh karena itu, Khoirul Umam menyarankan PDIP agar lebih bijaksana dalam berdemokrasi dengan membuka peluang koalisi tanpa membuat tembok pembatas seperti yang dinyatakan Hasto.

"Untuk masa depan demokrasi yang lebih baik, PDIP sebaiknya terbuka berkoalisi dengan partai manapun, yang punya visi, misi dan cara pandang kebangsaan yang sama, termasuk dengan Demokrat," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya