Berita

Meteran listrik/Net

Bisnis

Peralihan Energi Menuju EBT Harus Disiapkan Matang, Jangan Sampai Tarif Listrik Mencekik Rakyat

JUMAT, 28 MEI 2021 | 18:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Peralihan secara radikal operasional pembangkit listrik dari bahan bakar batubara ke energi baru terbarukan (EBT) merupakan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Sebab, hingga saat ini pembangkit berbahan batubara merupakan yang terbesar di Indonesia yang digunakan oleh PLN.

Begitu terang Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menanggapi rencana pemerintah untuk memberhentikan operasional pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara. Disebutkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa energi fosil merupakan musuh bersama di seluruh dunia dan pemerintah akan memensiunkan power plant batubara.

“Bagaimanapun, batubara ini kan lebih murah dibandingkan energi primer yang lain,” ujar Mamit kepada redaksi sesaat lalu, Jumat (28/5).


Dia juga menyinggung proyek listrik 35 ribu megawatt yang pengerjaannya sedang ditunda. Di mana 90 persen realisasinya merupakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) atau berbahan batubara.

“Jadi saya melihat bahwa ini (penutupan PLTU) bisa dilakukan, tapi tidak dalam waktu dekat,” tekannya.

Pertama yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah segera menemukan pembangkit lain yang cocok untuk karakter Indonesia di daerah yang beragam secara tipologi.

Kedua, harus dipikirkan adalah kesiapan pemerintah untuk secara radikal mengganti energi dari batubara yang saat ini berjumlah sangat besar.

“Kalau saya yakin belum siap, kalau kita bicara EBT ya. Tapi kalau kita bicara bahan bakar yang lebih baik, misalnya gas yang lebih ramah lingkungan ya itu mungkin saja. Tetapi tidak bisa dalam waktu dekat karena harus pembangunan infrastruktur lebih dahulu, mempersiapkan semuanya,” urainya.

Lebih lanjut, Mamit mengingatkan bahwa pembangkit listrik EBT akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Sebab harga yang dibayar untuk pembangkit listrik EBT cukup tinggi. Sehingga berpotensi mencekik ekonomi rakyat.

“Nah jangan sampai nanti justru harga tarif dasar listrik melambung jauh tinggi yang akhirnya memberatkan masyarakat,” terangnya.

“Tetapi pada prinsipnya saya setuju melakukan shifting ke renewable energy. Tapi perlu dipersiapkan secara matang pembangunan infrastruktur, kesiapan semuanya sehingga kita benar-benar siap pembangkit kita ini menjadi ramah lingkungan,” demikian Mamit.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Eddy Soeparno Bicara Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

Senin, 15 Desember 2025 | 16:13

Praperadilan Kakak Kandung Hary Tanoesoedibjo Dua Kali Ditolak Hakim

Senin, 15 Desember 2025 | 15:55

Miliarder Siapkan Hadiah Besar Atas Aksi Heroik Warga Muslim di Bondi Beach

Senin, 15 Desember 2025 | 15:48

DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:41

Ketaatan pada Rais Aam Fondasi Kesinambungan Khittah NU

Senin, 15 Desember 2025 | 15:39

Gubernur Sulut Dukung Penguatan Kapasitas SDM Bawaslu

Senin, 15 Desember 2025 | 15:29

Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas Utama Selama Nataru

Senin, 15 Desember 2025 | 15:19

Pramono Terima Hasil Kongres Istimewa MKB Demi Majukan Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:12

KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto

Senin, 15 Desember 2025 | 14:54

Command Center Diresmikan Percepat Digitalisasi dan Pengawasan Kopdes Merah Putih

Senin, 15 Desember 2025 | 14:43

Selengkapnya