Berita

Meteran listrik/Net

Bisnis

Peralihan Energi Menuju EBT Harus Disiapkan Matang, Jangan Sampai Tarif Listrik Mencekik Rakyat

JUMAT, 28 MEI 2021 | 18:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Peralihan secara radikal operasional pembangkit listrik dari bahan bakar batubara ke energi baru terbarukan (EBT) merupakan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Sebab, hingga saat ini pembangkit berbahan batubara merupakan yang terbesar di Indonesia yang digunakan oleh PLN.

Begitu terang Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menanggapi rencana pemerintah untuk memberhentikan operasional pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara. Disebutkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa energi fosil merupakan musuh bersama di seluruh dunia dan pemerintah akan memensiunkan power plant batubara.

“Bagaimanapun, batubara ini kan lebih murah dibandingkan energi primer yang lain,” ujar Mamit kepada redaksi sesaat lalu, Jumat (28/5).


Dia juga menyinggung proyek listrik 35 ribu megawatt yang pengerjaannya sedang ditunda. Di mana 90 persen realisasinya merupakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) atau berbahan batubara.

“Jadi saya melihat bahwa ini (penutupan PLTU) bisa dilakukan, tapi tidak dalam waktu dekat,” tekannya.

Pertama yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah segera menemukan pembangkit lain yang cocok untuk karakter Indonesia di daerah yang beragam secara tipologi.

Kedua, harus dipikirkan adalah kesiapan pemerintah untuk secara radikal mengganti energi dari batubara yang saat ini berjumlah sangat besar.

“Kalau saya yakin belum siap, kalau kita bicara EBT ya. Tapi kalau kita bicara bahan bakar yang lebih baik, misalnya gas yang lebih ramah lingkungan ya itu mungkin saja. Tetapi tidak bisa dalam waktu dekat karena harus pembangunan infrastruktur lebih dahulu, mempersiapkan semuanya,” urainya.

Lebih lanjut, Mamit mengingatkan bahwa pembangkit listrik EBT akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Sebab harga yang dibayar untuk pembangkit listrik EBT cukup tinggi. Sehingga berpotensi mencekik ekonomi rakyat.

“Nah jangan sampai nanti justru harga tarif dasar listrik melambung jauh tinggi yang akhirnya memberatkan masyarakat,” terangnya.

“Tetapi pada prinsipnya saya setuju melakukan shifting ke renewable energy. Tapi perlu dipersiapkan secara matang pembangunan infrastruktur, kesiapan semuanya sehingga kita benar-benar siap pembangkit kita ini menjadi ramah lingkungan,” demikian Mamit.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

Kadisdik DKI Senang Lihat Kemping Pramuka di SDN 11 Kebon Jeruk

Sabtu, 10 Januari 2026 | 02:03

Roy Suryo Cs Pastikan Menolak Ikuti Jejak Eggi dan Damai

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:47

Polri Tetap di Bawah Presiden Sesuai Amanat Reformasi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:14

Kesadaran Keselamatan Pengguna Jalan Tol Rendah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:04

Eggi dan Damai Temui Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo Cs: Ada Pejuang Ada Pecundang!

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:34

Debat Gibran-Pandji, Siapa Pemenangnya?

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:19

Prabowo Didorong Turun Tangan terkait Kasus Ketua Koperasi Handep

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:04

Eggi dan Damai Mungkin Takut Dipenjara

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:46

Relasi Buku Sejarah dan Medium Refleksi Kebangsaan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:42

Kadispora Bungkam soal Lahan Negara di Kramat Jati Disulap Jadi Perumahan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:07

Selengkapnya