Berita

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Kata Hasto, Pemilu Serentak 2024 Membuat Konsolidasi Partai Pemerintah Solid

JUMAT, 28 MEI 2021 | 15:45 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Gelaran Pemilu Serentak 2024 diyakini akan membawa keberuntungan bagi partai politik, terutama yang bergabung dalam koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, keuntungan itu adalah Pemilu Serentak 2024 masih memakai UU 7/2017. Sehingga, konsolidasi di antara pendukung pemerintah akan selalu fokus.

"Tidak ada agenda yang bisa memecah belah konsolidasi terkait dengan proses pembahasan UU Pemilu, karena semua sudah sepakat bagaimana kita mencoba menggunakan UU Pemilu yang lama," ujar Hasto dalam webinar Para Syndicate bertema ‘Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024’, Jumat (28/5).


Hasto mengklaim, tidak diubahnya UU 7/2017 itu bukan sekadar mengamankan posisi politik. Tetapi, bagaimana komitmen kemanusiaan dari partai politik untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

"Itu karena adanya kesadaran skala prioritas pemerintah saat ini termasuk partai politik pengusung pemerintah, bagaimana kita berkonsentrasi mengatasi dampak pandemi Covid-19 dengan berbagai variannya," katanya.

Dengan memakai UU Pemilu yang lama, maka partai politik dapat mencurahkan seluruh energinya dalam membantu pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi.

"Tidak adanya agenda-agenda politik terkait dengan revisi UU Pemilu tersebut, tentu saja menjadi energi positif agar seluruh fokus dilakukan pada upaya mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya