Berita

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Kata Hasto, Pemilu Serentak 2024 Membuat Konsolidasi Partai Pemerintah Solid

JUMAT, 28 MEI 2021 | 15:45 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Gelaran Pemilu Serentak 2024 diyakini akan membawa keberuntungan bagi partai politik, terutama yang bergabung dalam koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, keuntungan itu adalah Pemilu Serentak 2024 masih memakai UU 7/2017. Sehingga, konsolidasi di antara pendukung pemerintah akan selalu fokus.

"Tidak ada agenda yang bisa memecah belah konsolidasi terkait dengan proses pembahasan UU Pemilu, karena semua sudah sepakat bagaimana kita mencoba menggunakan UU Pemilu yang lama," ujar Hasto dalam webinar Para Syndicate bertema ‘Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024’, Jumat (28/5).


Hasto mengklaim, tidak diubahnya UU 7/2017 itu bukan sekadar mengamankan posisi politik. Tetapi, bagaimana komitmen kemanusiaan dari partai politik untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

"Itu karena adanya kesadaran skala prioritas pemerintah saat ini termasuk partai politik pengusung pemerintah, bagaimana kita berkonsentrasi mengatasi dampak pandemi Covid-19 dengan berbagai variannya," katanya.

Dengan memakai UU Pemilu yang lama, maka partai politik dapat mencurahkan seluruh energinya dalam membantu pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi.

"Tidak adanya agenda-agenda politik terkait dengan revisi UU Pemilu tersebut, tentu saja menjadi energi positif agar seluruh fokus dilakukan pada upaya mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya