Berita

Pengamat hukum pidana, Chudry Sitompul/Net

Politik

Chudry Sitompul: Pegawai KPK Tak Lolos TWK Jangan Cengeng Dan Bikin Gaduh

KAMIS, 27 MEI 2021 | 22:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan Kebangsaan (TWK) diminta tidak memantik emosi masyarakat dengan narasi-narasi yang menyudutkan lembaga antirasuah.

Jika tidak puas dengan hasil TWK, harusnya para pegawai tersebut menempuh jalur hukum, dibanding koar-koar dan membuat gaduh.

"Selesaikanlah itu melalui jalur hukum, jangan libatkan emosi publik masyarakat. Jangan cengeng. Jangan libatkan presiden, nanti presiden dianggap mengintervensi," kata pengamat hukum pidana, Chudry Sitompul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/5).


"Dan itu kan rahasia, kenapa diumbar-umbarin ke publik. Mestinya dia tahu etikanya,” tegasnya.

Uuntuk menguji keabsahan hasil TWK, pegawai yang tak lolos harus melalui jalur hukum. Sehingga ada pegangan untuk para pegawai tersebut dalam membuktikan validitas ujian menjadi ASN tersebut.

"Kalau dari kacamata saya, pimpinan komisioner KPK itu menyatakan status quo dulu, karena ada hasil tes yang mengatakan tidak lulus. Di dalam keadaan status quo itu kemungkinannya macam-macam, apakah TWK itu merupakan penentu orang itu diterima sebagai pegawai KPK atau tidak,” ujarnya.

Ia pun menyebut ada parameter lain dalam menerima seseorang menjadi pegawai ASN, misalnya melalui tes potensial akademik. Namun hal itu berbeda dengan tes ASN di KPK karena jabatan KPK strategis dan perlu diisi oleh orang-orang berintegritas.

"KPK berbeda dengan lembaga lain. KPK lembaga strategis yang harus diisi dengan orang berkompetensi dan berintegritas," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya