Berita

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), SUharso Monoarfa dalam pertemuan bersama sejumlah kementerian/lembaga di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Gedung Bappenas, Senin (24/5)?Repro

Politik

Bappenas Matangkan Masterplan Dan Anggaran Pembangunan Food Estate Di Kalimantan Hingga Papua

KAMIS, 27 MEI 2021 | 14:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembangunan Food Estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) oleh pemerintah masih digodok oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan, pihaknya kini tengah mematangkan kebutuhan anggaran dan masterplan pembangunan Food Estate di lima daerah yang direncanakan.

Pasalnya, Suharso menerangkan bahwa Food Estate ini menjadi strategi implementasi Prioritas Nasional yang memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.


Hal ini disampaikan Suharso Monoarfa dalam pertemuan bersama sejumlah kementerian/lembaga di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Gedung Bappenas, Senin (24/5).

“Pertemuan ini bertujuan untuk konfirmasi bagaimana beberapa kementerian terlibat di dalam intervensi untuk melakukan kegiatan Prioritas Nasional Food Estate. Sebagai catatan, yang telah ada di Kementerian PPN/Bappenas dan sudah memenuhi sesuai arahan Presiden, ada di kawasan Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara,"ujar Suharso dikutip melalui website resmi Bappenas, Kamis (27/5).

"Kita bahas konfirmasi kebutuhan anggaran indikatif untuk program tersebut, baik yang terkait di Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, kemudian kementerian yang lainnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Suharso memastikan pembangunan Food Estate dimulai sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yaitu di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.

Kemudian, KSPP diarahkan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian target-target pembangunan, terutama penguatan cadangan beras pemerintah hingga 1-1,5 juta ton beras.

Selain itu, juga bertujuan untuk peningkatan produksi pangan tiga persen per tahun dan produktivitas pertanian, peningkatan ketersediaan beras hingga 46,8 juta ton pada 2024.

Terpenting, Suharso juga memastikan pembangunan Food Estate ini juga bakal memenuhi target Nilai Tukar Petani mencapai 103-105, dan menghindari terjadinya degradasi atau kerusakan lahan.

Terpisah, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto menerangkan, Kementerian PPN/Bappenas memastikan Masterplan atau Rencana Induk Pengembangan Food Estate yang disusun pihaknya memakai pendekatan Social-Ecological System (SES), sebagai fondasi prinsip keberlanjutan, integratif, resilient, inklusif, serta maju dan modern.

Selain itu, pengembangan KSPP memastikan integrasi hulu-hilir dengan mencakup tiga aspek utama, yaitu aspek geospasial, aspek on-farm, dan aspek off-farm. Penerapan prinsip dan keterpaduan tiga aspek besar tersebut akan menjadi pegangan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara kementerian/lembaga dan dituangkan secara geospasial.

Karena itu Arifin menegaskan bahwa masterplan mengenai Food Estatee akan segera selesaikan. Namun sampai saat ini, Kalimantan Tengah yang sudah lengkap prasyaratnya akan lebuh dahulu difinalkan Bappenas.

"Sementara untuk lokasi Food Estate yang lain, kami masih menunggu input dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan juga dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” demikian Arifin Rudiyanto menambahkan.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya