Ketua FPI: Jangan Sampai Tekanan Publik Ke KPK Hanya Untuk Muluskan Ambisi Seseorang

Ketua Forum Politik Indonesia (FPI) Tamil Selvan menilai tidak diperlukan adanya pembahasan khusus soal tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam Test Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status ASN.

Menurut Tamil, jika hal tersebut dilakukan atau dalam arti KPK masih memberikan catatan-catatan untuk menyelamatkan 75 orang itu, merupakan satu kemunduran untuk membangun lembaga yang bersih, berintegritas dan independen.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, sebelumnya mengatakan 24 dari 75 pegawai lembaganya yang tidak lolos Test Wawasan Kebangsaan alias TWK masih bisa diangkat menjadi ASN. Namun, mereka harus mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara.

"Ini akan menjadi preseden buruk ketika buat KPK, ketika opini yang digelontorkan ke ruang publik menjadi tekanan untuk memuluskan syahwat pribadi seseorang," kata Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/5).

Tamil berpandangan, jika kemudian nantinya Novel Baswedan Cs kembali masuk setelah sebelumnya gagal dalam TWK yang materi dan soal-soal pengujiannya dibuat oleh beberapa lembaga dan institusi negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen (Pusintel) TNI Angkatan Darat (AD), Dinas Psikologi TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu dinyatakan masuk, akan menjadi pertanyaan publik.

"Publik tentu bertannya-tanya, ada kekuatan besar yang membackup seorang oknum yang lebih kuat dibanding KPK itu sendiri, ini bahaya bagi kemajuan dan keberlangsungan KPK ke depan," demikian Tamil.