Ilustrasi vaksinasi Covid-19/Net
Stok vaksin yang sudah diterima pemerintah sebanyak 10,4 juta untuk yang siap pakai, dan 83,9 juta untuk yang dalam bentuk bahan baku (bulk), dianggap belum cukup oleh DPR.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menilai, stok vaksin tersebut masih belum memberikan rasa tenang bagi masyrakat. Pasalnya dia mengkalkulasi, untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity, pemerintah mesti memiliki dua kali lipat stok vaksin dari minimum penduduk yang divaksin. Yaitu 70 persen dari total penduduk, atau sekitar 181,5 juta jiwa.
Dengan begitu, Martin menyatakan bahwa jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk mencapai
herd immunity adalah sebanyak 362 juta, karena setiap orang perlu disuntikkan vaksin sebanyak dua kali.
"
Sorry to say, kita masih belum bisa melihat bahwa stok yang tersedia itu membuat kita tenang, bahwa semua orang akan bisa mendapatkan vaksinasi," ujar Martin dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Holding Farmasi BUMN, Selasa (25/5).
Karena itu, Martin mengingatkan kepada perusahaan farmasi plat merah yang memproduksi
bulk vaksin Covid-19 yang sebanyak 83,9 juta, untuk bergerak cepat.
Sebab jika tidak, dia khawatir pengalaman Indonesia di awal Pandemi Covid-19 yang terkesan tidak siap, karena lambat melakukan testing dan tracing kasus Covid-19, terulang lagi dalam proses vaksinasi ini. Sehingga akibatnya, kasus positif melonjak drastis.
Selain itu, ia membandingkan dengan negara Rusia yang sudah bisa tidak begitu memperketat pembatasan untuk mengendalikan Covid-19. Hal itu terjadi karena Rusia melakukan PCR test sebanyak 135 juta untuk jumlah penduduk sekitar 144 juta jiwa.
“Manajemen Pandemi seperti itu yang harus dilakukan dengan baik, sehingga tidak perlu banyak pembatasan-pembatasan yang ketat," terang Martin.
"Saya mau ingatkan sekarang kepada kita semua, khususnya kepada direksi BUMN kita, jangan terulang cerita yang sama soal vaksinasi. Vaksinasi kita juga saya lihat
pace-nya (kecepatannya) belum maksimal, belum cepat. Dan juga stok yang tersedia juga," sambungnya.
Untuk mencapai target-target tersebut, Legislatif dari daerah pemilihan Sumatera Utara 2 itu menilai bahwa suksesnya vaksinasi jangan hanya dibebankan kepada BUMN, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk swasta.
“Jadi buka kesempatan, kalau perlu kumpulkan semua stakeholder yang ada di masyarakat kita, juga dunia usaha, bagaimana kita mencapai 181 juta
herd immunity itu. Yang penting adalah pencatatan yang dilakukan dengan baik oleh Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak stakeholder terkait di situ," tegasnya.
"Jangan sampai ini terulang persoalan vaksinasi kita tidak maksimal, sehingga pandemi ini kemudian tidak selesai-selesai di kita dan lambat sekali progresnya, dan itu juga bisa membahayakan penduduk kita dan perekonomian kita juga,†pungkas Martin.
