Berita

Lambang KPK/Net

Politik

Mempertahankan 51 Pegawai KPK Dengan Rapor Merah Sama Saja Melawan UU

RABU, 26 MEI 2021 | 12:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai membahas nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) bersama sejumlah lembaga dan kementerian terkait di gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (25/5).

Hasilnya, dari 75 pegawai KPK, sebanyak 24 pegawai masih dimungkinkan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Syaratnya, mereka harus bersedia mengikuti pembinaan terlebih dahulu.

Sementara untuk 51 pegawai lain yang tidak lolos, sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi pegawai KPK. Sebab, tim asesor sudah memberi mereka warna merah yang artinya sudah tidak bisa lagi untuk dijadikan ASN di KPK.


Pegiat media sosial Eko Kuntadhi mengatakan, dengan berdasarlan penilaian asesor dan merujuk perundang-undangan, maka 51 pegawai dengan catatan merah bisa diberhentikan segera.

“Jadi ketika mereka tidak lulus tes ASN dan kemudian ketika sudah ada verivikasi kedua dan kemudian tidak lolos juga, secara UU ya harus dipecat mereka,” ucap Eko Kunthadi kepada wartawan, Rabu (26/5).

Bagi Eko, penilaian asesor itu sudah tepat. Karena pada akhirnya hanya 51 orang dari 75 pegawai yang gagal TWK benar-benar mendapat rapor merah pada wawasan kebangsaannya.

“Kalau yang 51 orang itu ya memang secara subtansif wawasan kebangsaannya dipertanyakan. Jadi, masak negara menggaji orang yang kemudian wawasan dan kecintaan pada bangsa tidak ada,” katanya.

Eko menegaskan apabila 51 pegawai KPK yang gagal melalui TWK ASN masih dipertahankan, langkah tersebut sama saja dengan melawan UU KPK.

“Kan memang undang-undangnya menyebutkannya karyawan KPK harus ASN, sedangkan untuk proses masuk ASN harus ada tes yang 75 orang tidak lulus tapi dari 75 orang itu, 24 orang diantaranya masih bisa memungkinkan (dipertahankan),” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya