Mempertahankan 51 Pegawai KPK Dengan Rapor Merah Sama Saja Melawan UU

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai membahas nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) bersama sejumlah lembaga dan kementerian terkait di gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (25/5).

Hasilnya, dari 75 pegawai KPK, sebanyak 24 pegawai masih dimungkinkan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Syaratnya, mereka harus bersedia mengikuti pembinaan terlebih dahulu.

Sementara untuk 51 pegawai lain yang tidak lolos, sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi pegawai KPK. Sebab, tim asesor sudah memberi mereka warna merah yang artinya sudah tidak bisa lagi untuk dijadikan ASN di KPK.

Pegiat media sosial Eko Kuntadhi mengatakan, dengan berdasarlan penilaian asesor dan merujuk perundang-undangan, maka 51 pegawai dengan catatan merah bisa diberhentikan segera.

“Jadi ketika mereka tidak lulus tes ASN dan kemudian ketika sudah ada verivikasi kedua dan kemudian tidak lolos juga, secara UU ya harus dipecat mereka,” ucap Eko Kunthadi kepada wartawan, Rabu (26/5).

Bagi Eko, penilaian asesor itu sudah tepat. Karena pada akhirnya hanya 51 orang dari 75 pegawai yang gagal TWK benar-benar mendapat rapor merah pada wawasan kebangsaannya.

“Kalau yang 51 orang itu ya memang secara subtansif wawasan kebangsaannya dipertanyakan. Jadi, masak negara menggaji orang yang kemudian wawasan dan kecintaan pada bangsa tidak ada,” katanya.

Eko menegaskan apabila 51 pegawai KPK yang gagal melalui TWK ASN masih dipertahankan, langkah tersebut sama saja dengan melawan UU KPK.

“Kan memang undang-undangnya menyebutkannya karyawan KPK harus ASN, sedangkan untuk proses masuk ASN harus ada tes yang 75 orang tidak lulus tapi dari 75 orang itu, 24 orang diantaranya masih bisa memungkinkan (dipertahankan),” pungkasnya.