Berita

Ilustrasi pemilihan presiden (pilpres)/Net

Politik

Geram Pencapresan Oleh Partai Berujung Oligarki, DPD RI: Berikan Ruang Bagi Calon Independen Diusung DPD

SELASA, 25 MEI 2021 | 22:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dominasi partai politik (parpol) dalam suksesi pencalonan presiden membuat geram DPD RI, karena dianggap melanggengkan oligarki kekuasaan.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menyatakan, seharusnya DPD juga memiliki hak untuk mengajukan capres, sebagaimana selama ini dilakukan partai politik.

Hal itu disampaikan Fachrul Razi dalam serial webinar Obrolan Bareng Bang Ruslan yang digelar Kantor Berita Politik RMOL bertema "Buka Saja Keran Capres", Selasa (25/5).


"Mekanisme pemilihan presiden jangan hanya melalui partai politik, karena akan menyebabkan oligarki partai. Tapi diberikan ruang calon melalui nonpartai yaitu melalui DPD," ujar Fachrul dalam pemaparannya.

Fachrul menilai, bahaya besar menanti jika komitmen implementasi demokrasi di tanah air hanya berlaku satu pintu. Alih-alih, hanya dari partai politik calon presiden bisa ikut kontestasi.

"Jadi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden itu di luar partai politik bisa melalui DPD RI," imbuhnya.

DPD RI, kata Fachrul mengusulkan amandemen UUD 1945, untuk bisa memberikan peluang DPD mengajukan calon presiden. Sebagai langkah awal, DPD RI sudah melakukan safari di daerah dalam menggalang dukungan publik dan tokoh masyarakat, supaya amandemen itu bisa dilakukan.

"Saat ini kita melakukan kunjungan di 34 provinsi, kita melakukan galang dukungan pada 34 kepala daerah dan juga kampus-kampus di seluruh Indonesia," terangnya.

"Kita juga mendapat dukungan dari tokoh masyarakat seperti kelembagaan kesultanan, raja yang tentu tidak akan bisa menjadi pemimpin di negeri ini kalau mereka tidak masuk di dalam partai politik," demikian senator asal Aceh ini menambahkan.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

UPDATE

Tidak Mengutuk Tapi Ayo Gugat Israel di PBB

Minggu, 05 April 2026 | 01:55

Energi Transisi Sulap Desa Rentan jadi Resisten

Minggu, 05 April 2026 | 01:32

1.305 Rekomendasi Audit BPK di Kementerian PU Belum Tuntas

Minggu, 05 April 2026 | 01:10

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

Minggu, 05 April 2026 | 00:52

Menang di Tingkat Kasasi, Natalia Rusli Fokus Kawal Perkara Pidana

Minggu, 05 April 2026 | 00:32

Pemerintah Desak DK-PBB Lindungi Pasukan Perdamaian di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 00:12

Pelni Sukses Layani 467 Ribu Penumpang Selama Arus Mudik-Balik Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 23:57

KSAD: Tiga Prajurit Gugur, Kami Sangat Kehilangan

Sabtu, 04 April 2026 | 23:32

Menlu Ungkap Ada Tiga Prajurit TNI Lagi Terluka di Lebanon

Sabtu, 04 April 2026 | 23:11

ITERA: Fenomena Langit Lampung Timur Diduga Sampah Antariksa Roket China

Sabtu, 04 April 2026 | 22:42

Selengkapnya