Berita

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Supriansa/RMOL

Politik

Bakumham Golkar Berharap Azis Syamsuddin Kooperatif

SELASA, 25 MEI 2021 | 14:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin diminta kooperatif dalam mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Supriansa mengatakan, permintaan DPP Partai Golkar ini sudah disampaikan langsung kepada Azis.

Bagi Supriansa, dengan memenuhi undangan KPK, akan membuktikan bahwa Azis adalah orang yang taat terhadap penegakan hukum.


"Pada saat itu, saya juga bertemu dengan beliau, saya sampaikan kalau nanti pada akhirnya ada panggilan ke KPK maka ya harus diikuti," ujar Supriansa di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5).

"Dan apa yang menjadi undangan yang ada di KPK, kalau dalam rangka penyidikan, dalam rangka klarifikasi ya harus ikuti, jadi harus taat kepada mekanisme hukum yang berjalan," imbuhnya.

Hanya saja, Supriansa tidak mau berasumsi soal alasan Azis yang hingga kini belum menampakkan diri dan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK.

Dia hanya bisa memastikan bahwa kondisi Azis baik-baik saja dan sedang berada di Jakarta.

"Saya mendengar dari kawan beberapa hari lalu beliau ada di rumah dinas dan sekarang sering di rumahnya," pungkasnya.

Nama Azis Syamsuddin terseret dalam kasus dugaan korupsi pengurusan perkara Walikota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

Azis diduga memfasilitasi pertemuan antara penyidik KPK Steppanus Robin Pattuju (SRP) dan Walikota Tanjungbalai, M Syahrial, agar penyelidikan kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai yang sedang ditangani KPK tidak naik ke tahap penyidikan.

Setidaknya sudah ada lima lembaga yang melaporkan Azis Syamsuddin terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya