Berita

Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang digadang akan diusung di Pilpres 2024/Net

Politik

Mereplika Demokrat, Konflik Terbuka Puan-Ganjar Hanya Untuk Kepentingan Elektabilitas

SELASA, 25 MEI 2021 | 05:22 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Agitasi politik berupa konflik internal antara Puan Maharani dan Ganjar sengaja dimainkan PDIP untuk mengerek elektabilitas partai.

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menganalisa tujuan dari tindakan agitasi politik konflik itu mereplika apa yang telah dilakukan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

Kata Dedi, selama kegaduhan soal kisruh Demokrat telah efektif menggenjot elektabilitas partai berlambang mercy itu.


"Senada dengan Demokrat, tidak saja berharap agar Ganjar semakin populer sebagai kader tertindas, tetapi ada harapan Puan menjadi pembicaraan di kalangan publik," demikian pendapat Dedi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/5).

Dalam pandangan Dedi perang terbuka yang disampaian Bambang Wuryanti mengenai Ganjar adalah semata-mata untuk kepentingan politis PDIP.

"Lonflik ini sama-sama untuk kepentingan politis PDIP, Puan dan Ganjar hanya sedang diperankan saja," demikian analisa Dedi.

Dedi sejak awal menengarai kegaduhan di internal PDIP disengaja dan direkayasa sistematis. Muaranya adalah untuk menggenjot elektabilitas calon dan partai.

Dalam beberapa pekan ini, kritikan terbuka disampaikan oleh petinggi PDIP pada Ganjar yang merupakan Kepala Daerah asal PDIP.

Ganjar dituding sengaja bekerja pencitraan untuk menrengkuh ambisinya mendapatkan tiket pencapresan di tahun 2024 mendatang.

Puncaknya, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya sengaja tidak mengundang Ganjar Pranowo, meski mendatangkan Puan Maharani saat mengumpulkan seluruh kader Eksekutif-Legislatif.

Kata politisi yang kairb disapa Bambang Patjul, Ganjar sudah kelewatan kerena ambisi jadi Capres dengan meninggalkan norma kepartaian.

Apalagi, saat ini belum ada instruksi dari Ketua Umum Partai sebagai penentu pemegang tiket Capres.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya