Berita

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu/Net

Politik

Sri Mulyani Potong Pendapatan ASN, Said Didu: Jangan Berkelit, APBN Sudah Sangat-sangat Kritis

SELASA, 25 MEI 2021 | 02:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kebijakan pemerintah memotong pendapatan aparatur sipil negara (ASN) mengindikasikan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah mengalami krisis.

Mantan Sekretaris BUMN, M. Said Didu mengibaratkan kondisi APBN Indonesia sama dengan keluarga yang sedang meminta mengurangi makan karena pendapatan tidak cukup.

Dalam video yang diunggah akun Youtube pribadinya, Said mengulas tentang anggaran yang tidak bisa diganggu. diantaranya, pembayaran utang, gaji ASN, dan ketiga dana taktis untuk bencana.


Kata Didu, jika gaji aparatur negara sudah dipotong, maka kondisi keuangan negara sudah ada dalam keadaan mengkhawatirkan.

"Kebijakan Menkeu meminta Kementerian dan Lembaga menghemat dan memotong pendapatan ASN menunjukkan bahwa APBN betul-betul sudah krisis," demikian analisa Said Didu, Senin (24/5).

Said Didu juga menyinggung soal sebab krisisnya sumber keuangan, yakni tingginya utang luar negeri dan tidak tercapainya target pendapatan pajak negara.

Aktivis yang mendaulat sebagai Manusia Merdeka itu menyebutkan, biasanya kalau sedang terjadi defisit yang dipotong adalah biaya perjalanan luar kota, operasional teknis lainnya.

Kata Said, baru terjadi di pemerintahan Jokowi kebijakan pemotongan gaji ASN dipotong.

"APBN kita sudah sulit jangan berkelit, karena pendapatan dan utang tidak bisa menutupi kebutuhan anggaran," demikian kata Said Didu.

Setelah tunjangan hari raya PNS mengalami potongan, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memotong gaji ke 13.

Ia juga meminta Badan, Kementerian dan lembaga negara untuk menghemat pengeluaran anggaran tahun 2021.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

UPDATE

Fasilitas Server Diserang, AS-Israel Makin Kewalahan Hadapi Iran

Senin, 16 Maret 2026 | 01:30

Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Batang Nihil Korban Jiwa

Senin, 16 Maret 2026 | 01:09

Port Visit di Cape Town

Senin, 16 Maret 2026 | 00:50

Program MBG Bisa Lebih Kuat jika Didesain secara Otonom

Senin, 16 Maret 2026 | 00:30

Persib dan Borneo FC Puas Berbagi Poin

Senin, 16 Maret 2026 | 00:01

Liberalisasi Informasi dan Kebutuhan Koordinasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:42

Polri Buka Posko Pengaduan Khusus Kasus Andrie Yunus

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:17

Ketika Jiwa Bangsa Menjawab Arogansi Teknologi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:14

Teror Air Keras dalam Dialektika Habermasian

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:45

Yuddy Chrisnandi: Visi Menteri dan Presiden Harus Selaras

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya