Berita

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu/Net

Politik

Sri Mulyani Potong Pendapatan ASN, Said Didu: Jangan Berkelit, APBN Sudah Sangat-sangat Kritis

SELASA, 25 MEI 2021 | 02:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kebijakan pemerintah memotong pendapatan aparatur sipil negara (ASN) mengindikasikan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah mengalami krisis.

Mantan Sekretaris BUMN, M. Said Didu mengibaratkan kondisi APBN Indonesia sama dengan keluarga yang sedang meminta mengurangi makan karena pendapatan tidak cukup.

Dalam video yang diunggah akun Youtube pribadinya, Said mengulas tentang anggaran yang tidak bisa diganggu. diantaranya, pembayaran utang, gaji ASN, dan ketiga dana taktis untuk bencana.

Kata Didu, jika gaji aparatur negara sudah dipotong, maka kondisi keuangan negara sudah ada dalam keadaan mengkhawatirkan.

"Kebijakan Menkeu meminta Kementerian dan Lembaga menghemat dan memotong pendapatan ASN menunjukkan bahwa APBN betul-betul sudah krisis," demikian analisa Said Didu, Senin (24/5).

Said Didu juga menyinggung soal sebab krisisnya sumber keuangan, yakni tingginya utang luar negeri dan tidak tercapainya target pendapatan pajak negara.

Aktivis yang mendaulat sebagai Manusia Merdeka itu menyebutkan, biasanya kalau sedang terjadi defisit yang dipotong adalah biaya perjalanan luar kota, operasional teknis lainnya.

Kata Said, baru terjadi di pemerintahan Jokowi kebijakan pemotongan gaji ASN dipotong.

"APBN kita sudah sulit jangan berkelit, karena pendapatan dan utang tidak bisa menutupi kebutuhan anggaran," demikian kata Said Didu.

Setelah tunjangan hari raya PNS mengalami potongan, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memotong gaji ke 13.

Ia juga meminta Badan, Kementerian dan lembaga negara untuk menghemat pengeluaran anggaran tahun 2021.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya