Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Setuju La Nyalla, Presidential Threshold Tinggi Menghambat Putra-Putri Terbaik Jadi Capres

SENIN, 24 MEI 2021 | 20:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju dengan pernyataan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti terkait tingginya ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) yang bisa menghambat putra-putri terbaik bangsa menjadi calon presiden (capres).

Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera aturan mengenai PT yang masih tinggi, yakni 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah pemilu nasional itu tidak nyambung dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

"Setuju (pendapat La Nyalla). Ini aturan yang tidak nyambung dengan sistem presidensial," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (24/5).


Atas dasar itu, kata Mardani PKS berjuang agar PT diturunkan hingga maksimal 10 persen kursi.

"Kita sudah terlalu lama dikuasai oligarki. Harus ada big push agar pemerintah mau membahas revisi UU Pemilu," demikian anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini.

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, putra-putri terbaik bangsa seharusnya memiliki peluang yang sama dalam pemilihan calon presiden (capres).

Namun, peluang tersebut dihambat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang mengharuskan capres berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan kursi DPR 20 persen atau 25 persen suara sah pemilu nasional.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya