Berita

Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, PAN Sindir Mangkraknya RUU Perlindungan Data Pribadi

MINGGU, 23 MEI 2021 | 20:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

BPJS Kesehatan didesak untuk bersikap terbuka soal dugaan kebocoran data kepesertaan yang viral dijual ke forum online 'Raid Forums'.

Pasalnya, kebocoran data sangat merugikan para peserta dan berbahaya karena bisa disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab.

"Data itu kan harus disimpan secara rapi. Tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Apalagi data tersebut konon diperjualkan yang arahnya adalah keuntungan finansial temporal," kata Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, Minggu (23/5).

Seharusnya, kata dia, data kepesertaan yang berisi banyak informasi tidak boleh diketahui publik. Terlebih data BPJS Kesehatan mengandung rekam medis peserta. Belum lagi adanya data alamat hingga nomor induk kependudukan (NIK) yang sangat riskan disalahgunakan.

Saleh pun mencontohkan pentingnya NIK sebagai syarat mendaftarkan kartu telepon seluler. NIK adalah data yang sangat dirahasiakan untuk pengamanan nomor telepon dari upaya penyalahgunaan dan kejahatan.

"Nah, ini ada ratusan juta data yang bocor. Pastilah dimanfaatkan lebih luas. Dan itu berbahaya sekali bagi keamanan nasional. Ini tidak main-main, pemerintah harus serius menanganinya," tegasnya.

Dalam konteks ini, Saleh mengingatkan pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan. UU ini nanti diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat luas.

"RUU Perlindungan Data Pribadi ini sejak awal kan diarahkan untuk hal seperti ini. Sekarang malah sudah ada kebocoran. Sementara UU-nya belum disahkan," tutupnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya