Berita

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas/Net

Politik

Israel-Palestina Gencatan Senjata, Pimpinan MUI: Yang Namanya Penjajah Jangan Langsung Dipercaya

SABTU, 22 MEI 2021 | 10:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gencatan senjata atau penghentian perang untuk sementara, antara Israel dan Hamas yang disambut sukacita oleh rakyat Palestina tetap harus meningkatkan tingkat kewaspadaan.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas merasa sangsi akan komitmen Israel tersebut. Pasalnya, dengan melihat track record Israel terhadap Palestina selama ini adalah karakter penjajah.

"Saya tidak percaya Israel akan benar-benar berhenti untuk mencaplok dan merampas tanah serta menjajah rakyat dan bangsa Palestina, karena yang namanya penjajah itu tidak pernah bisa dipercaya," kata Anwar Abbas dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (22/5).


Anwar menuturkan, pengalaman Bangsa Indonesia saat masa penjajahan Belanda pernah terjadi gencatan senjata antara tentara kolonial Belanda dengan kaum Padri di Minangkabau. Hal itu lantaran Belanda harus menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa.

"Tapi begitu tugas mereka selesai melumpuhkan perlawanan Pangeran Diponegoro, mereka kembali berperang melawan kaum Padri sampai kaum Padri akhirnya bisa mereka kalahkan," tuturnya.

"Jadi menurut saya, jangan terlalu percaya kepada siasat Israel ini," imbuhnya menegaskan.

Atas dasar itu, Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan semestinya dunia Islam terutama negara-negara yang bertetangga dengan Israel, bisa melihat dan menyimpulkan bahwa ternyata Israel yang selama ini digembar-gemborkan memiliki angkatan perang serta pertahanan yang sangat kuat dan tidak bisa dijebol ternyata keadaannya tidaklah demikian.

"Karena buktinya dalam melawan roket-roket Hamas saja mereka benar-benar tidak mampu dan kewalahan menghadapinya," kata Anwar Abbas.

Atas dasar itu, masih kata Anwar Abbas, situasi yang seperti ini hendaknya benar-benar bisa dimanfaatkan oleh negara-negara Arab untuk menekan Israel agar kembali ke posisinya semula dan melepaskan semua tanah rakyat dan bangsa Palestina yang mereka rampas dan duduki.

"Kalau Israel tidak mau, maka dunia Arab harus kompak dan bersatu untuk merebutnya kembali dengan menyerang Israel secara frontal dari semua lini," tegasnya.

"Baik darat laut maupun udara sampai Israel bertekuk lutut dan mau tunduk serta patuh kepada keputusan lembaga-lembaga internasional dan menghormati nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan yang luhur dan mulia tersebut," demikian Anwar Abbas.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya