Kuasa Hukum 2 Pejabat Yang Diduga Korupsi Dana Hibah: Klien Saya Diperintah Gubernur Banten

Penetapan dua pejabat Pemerintah Provinsi Banten sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pondok pesantren dari APBD 2018 dan 2020 bisa membuat Gubernur Wahidin Halim ikut terseret.

Kejaksaan Tinggi Banten telah menetapkan mantan kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra), Irfan Santoso, dan Toton selaku mantan ketua tim verifikasi Ponpes penerima dana hibah sebagai tersangka.

Keduanya kini ditahan oleh Kejati Banten di Rumah Tahanan (Ritan) Pandeglang hingga 20 hari ke depan.

Namun demikian, menurut Kuasa Hukum Irfan Santoso, Alloy Ferdinan, kliennya adalah korban kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim terkait pemberian dana hibah ponpes.

"Klien saya korban. Korban karena jabatannya. Di dalam BAP (berita acara pemeriksaan) memang apa yang direkomendasikan (pemberian hibah) itu seharusnya tidak keluar, karena sudah di luar batas berlakunya Pergub (Peraturan Gubernur)," ujar Alloy kepada wartawan di kantor Kejati Banten, Jumat (21/5).

"Namun, karena ini adalah perintah atasannya (Wahidin Halim, red) dana hibah itu kemudian tetap dianggarkan dan disalurkan," tambahnya, dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

Menurut Alloy, alokasi dana hibah tahun anggaran 2018 dan 2020 memang tidak dibenarkan secara aturan karena sudah melampaui batas waktu.

"Karena dia (Irfan Santoso) tidak punya kemampuan sama sekali. Dan dia dianggap mempersulit, akhirnya dia berusaha meminimalisir. Ternyata tidak sanggup dan akhirnya dana itu tetap keluar. Tahu sendiri lah pasti (perintah) Gubernur," tutup Alloy.