Berita

Militer Myanmar/Net

Dunia

Jepang Ancam Bekukan Semua Bantuan Ke Myanmar Jika Kekerasan Junta Terus Dilakukan

JUMAT, 21 MEI 2021 | 10:46 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jepang dapat membekukan semua bantuan ke Myanmar selama junta militer terus menggunakan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa sipil.

Setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, Jepang telah menangguhkan bantuannya. Namun Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi mengatakan pembekuan bantuan dapat diperluas.

"Kami tidak ingin melakukan itu sama sekali, tetapi kami harus menyatakan dengan tegas bahwa akan sulit untuk melanjutkannya dalam keadaan seperti ini," ujar Motegi dalam surat kabar Nikkei pada Jumat (21/5).


Pada Maret, Jepang mengumumkan telah menghentikan semua bantuan baru untuk Myanmar. Tetapi Tokyo belum menjatuhkan sanksi pada individu, seperti yang diterapkan oleh beberapa negara lain.

"Sebagai negara yang mendukung demokratisasi Myanmar dengan berbagai cara, dan sebagai sahabat, kita harus mewakili masyarakat internasional dan menyampaikannya dengan jelas," jelas Motegi.

Motegi mengatakan Jepang adalah penyedia bantuan ekonomi terbesar bagi Myanmar, dan Tokyo memiliki hubungan jangka panjang dengan militer negara itu.

Menurut Nikkei, Jepang memberikan bantuan pembangunan senilai 1,74 miliar dolar AS kepada Myanmar pada tahun fiskal 2019, lebih banyak daripada negara lain.

Pekan lalu, Jepang berhasil membebaskan seorang jurnalis yang ditangkap militer. Pembebasan dapat dilakukan setelah Jepang menawarkan bantuan darurat sebesar 4 juta dolar AS kepada Myanmar melalui Program Pangan Dunia (WFP).

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya