Berita

Utusan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking/Net

Dunia

Terus Membandel, AS Kembali Sanksi Dua Pejabat Houthi

JUMAT, 21 MEI 2021 | 06:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Utusan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking, mengatakan bahwa negaranya akan memberi sanksi kepada dua pejabat Houthi atas peran utama mereka dalam serangan di Marib Yaman.

Lenderking mengatakan hal itu dalam sebuah wawancara bersama media, Kamis (20/5) waktu setempat. Ini menjadi pertanda baru frustasinya Washington atas sikap tidak positif yang ditunjukkan kelompok yang didukung Iran itu.

"Amerika Serikat tidak puas dengan tindakan Houthi," kata Lenderking kepada wartawan selama panggilan telepon, seperti dikutip dari Al-Arabiya.


Lenderking, yang telah melakukan lima perjalanan ke kawasan itu sejak ditunjuk oleh Biden, mengatakan bahwa AS menjatuhkan sanksi kepada kedua pejabat tersebut untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Washington "memang memiliki pengungkit untuk menekan."

Selama perjalanan terakhir diplomat AS ke wilayah tersebut, Houthi menolak untuk bertemu dengan Utusan Khusus PBB Martin Griffiths.  

Lenderking, sekali lagi, memarahi kelompok tersebut karena menolak pertemuan. Ditanya apakah dia bertemu dengan Houthis, Lenderking tidak mengatakan kapan pertemuan terakhirnya dengan kelompok yang sebelumnya ditunjuk masuk sebagai golongan teroris.

"Seperti yang Anda ketahui, kami telah bertemu dengan Houthi selama bertahun-tahun, pada sejumlah kesempatan dan pada level yang berbeda," katanya.

"Yang pasti, tidak ada batasan dari administrasi dalam pertemuan saya dengan mereka, dan saya menganggap keterlibatan yang konstruktif itu," jelas Lenderking.

Meskipun AS 'keluar dari jalannya' untuk mengirim sinyal kuat ke Houthi bahwa mereka ingin menjadi konstruktif di Yaman, Lenderking menyuarakan rasa frustrasinya dengan perilaku kelompok tersebut.

"Houthi tidak menang di Marib," katanya, merujuk pada serangan kelompok itu di salah satu benteng terakhir pemerintah Yaman di utara.

"Jika tidak ada serangan, jika ada komitmen untuk perdamaian, jika semua pihak muncul untuk berurusan secara konstruktif dengan utusan PBB, tidak perlu ada penunjukan (sanksi)," kata Lenderking.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Korban Jiwa Gempa NTT Bertambah jadi 53 Orang, 135 Warga Luka-Luka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 20:27

Rusak Berat Diguncang Gempa, Hotel Jayakarta Suites Komodo Flores Tutup Sementara

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:43

SBY Minta Maaf

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:15

Tembus Jalur Laut, Bantuan Gempa M 7,7 Disalurkan ke Pulau Palue Sikka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:47

Polri Terbangkan 10 Anjing K9 untuk Cari Korban Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:12

3,4 Ton Logistik untuk NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:50

Reza Aulia Diberhentikan, Kursi Direktur Niaga Garuda Kosong

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:40

Kemendikdasmen Jangan Lamban Merespons Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:04

Retorika Janji Kemerdekaan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 16:35

Jalur Alternatif Darat Penghubung Ende-Nagekeo Masih Terputus

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15:33

Selengkapnya