Gedung-gedung yang jadi sasaran pemboman di Gaza/Net
Pemerintah China kembali mendesak Amerika Serikat untuk ikut bertanggung jawab atas konflik Palestina-Israel dan mendukung Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk memainkan perannya dalam mempromosikan perdamaian di Jalur Gaza.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan bahwa selama pertemuan terbuka darurat pada hari Minggu, mayoritas anggota DK PBB menyerukan gencatan senjata segera dan mencegah krisis besar-besaran untuk melindungi warga sipil dan memajukan perdamaian Israel-Palestina.
"Namun, alih-alih secara aktif mencegah konflik Palestina-Israel, Amerika Serikat bersiap untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api," kata Zhao, seperti dikutip dari Xinhua, Selasa (18/5).
Zhao juga menambahkan bahwa Amerika Serikat telah jatuh ke dalam isolasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di DK PBB dan sepenuhnya berdiri di sisi yang berlawanan dengan hati nurani dan moralitas manusia.
"Komunitas internasional sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam konflik Palestina-Israel," kata juru bicara itu.
Dia juga kembali mempertanyakan sikap lantang AS yang biasa mereka tunjukkan jika berbicara soal kepedulian terhadap hak asasi manusia.
"Mengapa Amerika Serikat tidak memperhatikan hak asasi rakyat Palestina ketika berbicara tentang membela hak asasi umat Islam?," kata Zhao.
"Amerika Serikat hanya peduli pada kepentingannya sendiri; mungkin hanya menggunakan hak asasi manusia sebagai kedok. Dewan Keamanan tidak dapat mengambil tindakan terhadap konflik Palestina-Israel karena oposisi AS. Inikah yang disebut oleh Amerika Serikat. tatanan internasional berbasis aturan?" tambah Zhao.
Amerika Serikat harus memikul tanggung jawabnya atas kehilangan nyawa sipil yang semakin meningkat. Mengambil posisi yang adil dan bergabung dengan mayoritas komunitas internasional dalam mendukung Dewan Keamanan dalam menjalankan peran yang semestinya untuk meredakan situasi, menurut Zhao.
Pernyataan China datang sebagai buntut dari keputusan AS yang untuk ketiga kalinya memblokir upaya DK PBB untuk mengeluarkan resolusi bersama yang mengutuk eskalasi kekerasan konflik Palestina-Israel.
Ini juga sebagai reaksi atas sikap pemerintahan Biden yang memberi lampu hijau pada penjualan senjata berpemandu presisi senilai 735 juta dolar AS ke Israel.
