Soal TWK Pegawai KPK, Pakar: Kalau Kualitasnya Tidak Sesuai Standar, Untuk Apa Dipertahankan?

Badan Kepegawaian Negera (BKN) dan lima lembaga lain yang menjadi pihak asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk membuka hasil 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) TKW.

Desakan itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam yang berharap BKN bersama Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (AD), Dinas Psikologi TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membuka seterang-terangnya kepada publik tentang hasil TWK 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Karena apa? Agar publik menjadi sadar dan memiliki pembanding yang jelas tentang kualitas mereka, karena selama ini kita disuguhkan kepada adanya pelemahan KPK dengan tidak lolosnya 75 karyawan tersebut," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/5).

Padahal, kata Saiful, KPK saat ini ingin berbenah dan ingin memperkuat kelembagaannya agar semakin berwibawa dengan tidak lagi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan KPK untuk menyalahgunakan kewenang.

"Kalau misalnya kualitasnya tidak sesuai standar, untuk apa dipertahankan? Justru yang ada akan semakin memperburuk citra KPK. Untuk itu saya kira penting sekali untuk membuka kepada publik tentang hasik TWK, sehingga publik tercerahkan tentang hasil TWK yang mereka peroleh," pungkas Saiful.

Dari 1.351 pegawa KPK yang ikut tes, sebanyak 1.274 orang dinyatakan lulus, sementara 75 orang tidak lulus TWK.