Peniadaan Mudik Meningkatkan Belanja Di Wilayah Aglomerasi, Airlangga: BI Melaporkan Peredaran Uang Naik 41,5 Persen

Kebijakan peniadaan mudik yang diterapkan pemerintah sejak tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021, memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di wilayah aglomerasi.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto melihat peningkatan belanja di daerah aglomerasi melalui data peredaran uang.

"Dilaporkan oleh Bank Indonesia bahwa peredaran uang BI sebesar Rp 154,5 triliun atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 41,5 persen," ujar Airlangga dalam jumpa pers usai Rapat Terbatas (Ratas) di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/5).

Bahkan, Airlangga mencatat data dari BI mengenai peredaran uang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang mengalami peningkatan yang lebih tinggi.

"Khusus Jabodetabek, BI mencatat penarikan dana tunai naik 61 persen atau Rp 34,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan nasional,” imbuhnya.

Disamping itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian ini juga memaparkan perbaikan pertumbuhan ekonomi di sejumlah provinsi pada kuartal pertama 2021.

Dia menjabarkan, terdapat sepuluh provinsi yang telah mencatatkan pertumbuhan positif. Misalnya Riau (0,41 persen), Papua (14,28 persen), Sulawesi Tengah (6,26 persen), DI Yogyakarta (6,14 persen), dan Sulawesi Utara (1,87 persen).

Kemudian ada perbaikan ekonomi di Sulawesi Tenggara sebesar 0,06 persen, Nusa Tenggara Timur (0,12 persen), Papua Barat (1,47 persen), Kepulauan Bangka Belitung (0,97 persen), dan Maluku Utara (13,45 persen).

“Di dalam catatan kami juga terlihat beberapa daerah menyumbangkan pertumbuhan terbesar, antara lain tentunya sepuluh provinsi besar yang menyumbang sekitar 77,71 persen,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Airlangga menyebutkan bahwa pertumbuhan tersebut didorong oleh sejumlah sektor yang secara spasial tumbuh positif di sebagian besar provinsi.

Di antaranya sektor pertanian, pengadaan listrik, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan jasa kesehatan.