Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Pengamat: Derasnya Kedatangan TKA China Sejalan Uang Yang Dipinjam Rezim Jokowi

RABU, 12 MEI 2021 | 12:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Derasnya kedatangan Warga Negara Asing (WNA) asal China dianggap sejalan dengan banyaknya uang yang dipinjam oleh rezim Joko Widodo.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto atas polemik kedatangan WN China yang bertepatan dengan larangan pemerintah kepada rakyatnya untuk mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

"TKA asal RRC sangat deras masuk sejalan dengan banyaknya proyek infrastruktur yang dibiayai pinjaman China maupun investasi dari China yang juga paling banyak menimbulkan permasalahan," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/5).


Menurut Satyo, kontroversi terhadap derasnya arus masuk tenaga kerja asal China masih terus menjadi keanehan. Padahal, kondisi pandemi Covid-19, pemerintah melarang pergerakan orang untuk mudik.

"Sementara TKA RRC tidak berhenti masuk ke Indonesia. Ini persoalan serius, sejauh ini instansi terkait hanya bisa menjelaskan secara normatif saja," kata Satyo.

Pemerintah sejauh ini, belum pernah menjelaskan alasan kebutuhan TKA China bisa mudah datang atau didatangkan ke Indonesia.

"Tentunya investasi yang masuk ke Indonesia bukan cuma dari RRC, tapi mengapa seolah-olah mereka yang mendapat perlakuan khusus?" heran Satyo.

Padahal, perusahaan asing dari negara lain juga banyak di Indonesia. Sampai-sampai, perusahaan asing dari negara lain nurut menunggu sampai situasi pandemi berakhir untuk melakukan perjalanan ke Indonesia.

"Pemerintah tidak perlu ada perlakuan khusus ke satu negara tertentu saja, sebab dikhawatirkan berdampak pada kepercayaan investor dari negara lainnya," pungkas Satyo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya