Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Kesehatan

Muncul Persoalan Mudik Dan Mobilitas WNA, Pakar Hukum Kesehatan Minta Jokowi Tegas Kendalikan Covid-19

RABU, 12 MEI 2021 | 03:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah persoalan pandemi Covid-19 yang muncul menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan kebijakan mobilitas orang dari luar negeri masuk Indonesia disoroti Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI).

Ketua Dewan Penasehat MHKI, Mahesa Paranadipa Maikel mengatakan, pihaknya masih melihat ada kebijakan yang tidak terimplementasi secara baik oleh pemerintah terkait dua persoalan tersebut. Sehingga belakangan menjadi polemik di masyarakat.

"Dengan adanya potensi penambahan kasus akibat mutasi virus harusnya dapat segera diantisipasi oleh semua pihak. Mobilisasi orang baik di dalam negeri maupun dari luar negeri akan sangat berisiko menambah kasus-kasus baru," ujar Mahesa dalam keterangan tertulis yang ditrima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/5).


Sementara itu, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia ini juga menyerukan kepada masyarakat agar tidak menganggap enteng virus Covid-19.

Pasalnya dia melihat kejadian di sejumlah wilayah mengenai upaya pemudik menerobos penyekatan yang dilakukan aparat, sebagai bagian dari penegakkan aturan peniadaan mudik lebaran tahun ini.

Akan tetapi, Mahesa memandang, perilaku masyarakat yang demikian itu juga tidak bisa ditolerir begitu saja oleh pemerintah dan pihak berwenang. Karena berbahaya untuk kondisi penanganan Covid-19 di dalam negeri.

"Beberapa kejadian yang memperlihatkan mobilitas pemudik yang tidak dapat dikendalikan juga harus ditanggapi serius," tegasnya.

Maka dari itu, Mahesa meminta agar pemerintah, terkhusus kepada Presiden Jokowi untuk lebih menegaskan aturan penanganan dan pengendalian Covid-19, mengingat status yang ditetapkan masih belum dicabut oleh Kepala Negara.

"Pemerintah harus lebih tegas menyikapi situasi-situasi yang hari ini masih menunjukkan belum ada pengendalian yang belum dapat mempercepat Indonesia bebas dari pandemi, padahal situasi darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19 belum dicabut oleh Presiden " tandasnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Menteri Haji Usul BPIH 2027 Naik 10-15 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:22

Perpres Ojol 2026 Dikebut, Ini 3 Tarif yang Bakal Diatur Pemerintah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:12

Film Insidious: Out of the Further Resmi Tayang di Indonesia, Ini Sinopsisnya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:01

Penyegaran AKD Golkar Strategis Perkuat Kinerja DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:54

Rupiah Menguat Rp17.840 Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:38

Trump Hentikan Latihan Militer AS-Korsel Lebih Cepat Demi Hubungan Baik dengan Korut

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:26

IGCE 2026 Momentum Indonesia Jadi Raksasa Geothermal Dunia

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:23

Polri-Kejagung Kompak Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:21

Mantan Pelatih Pelatnas Panjat Tebing Jadi Tersangka Pelecehan Atlet

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:01

Gerak Cepat Pemerintah Harus Dirasakan Rakyat NTT

Rabu, 19 Agustus 2026 | 16:45

Selengkapnya