Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Kesehatan

Muncul Persoalan Mudik Dan Mobilitas WNA, Pakar Hukum Kesehatan Minta Jokowi Tegas Kendalikan Covid-19

RABU, 12 MEI 2021 | 03:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah persoalan pandemi Covid-19 yang muncul menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan kebijakan mobilitas orang dari luar negeri masuk Indonesia disoroti Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI).

Ketua Dewan Penasehat MHKI, Mahesa Paranadipa Maikel mengatakan, pihaknya masih melihat ada kebijakan yang tidak terimplementasi secara baik oleh pemerintah terkait dua persoalan tersebut. Sehingga belakangan menjadi polemik di masyarakat.

"Dengan adanya potensi penambahan kasus akibat mutasi virus harusnya dapat segera diantisipasi oleh semua pihak. Mobilisasi orang baik di dalam negeri maupun dari luar negeri akan sangat berisiko menambah kasus-kasus baru," ujar Mahesa dalam keterangan tertulis yang ditrima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/5).


Sementara itu, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia ini juga menyerukan kepada masyarakat agar tidak menganggap enteng virus Covid-19.

Pasalnya dia melihat kejadian di sejumlah wilayah mengenai upaya pemudik menerobos penyekatan yang dilakukan aparat, sebagai bagian dari penegakkan aturan peniadaan mudik lebaran tahun ini.

Akan tetapi, Mahesa memandang, perilaku masyarakat yang demikian itu juga tidak bisa ditolerir begitu saja oleh pemerintah dan pihak berwenang. Karena berbahaya untuk kondisi penanganan Covid-19 di dalam negeri.

"Beberapa kejadian yang memperlihatkan mobilitas pemudik yang tidak dapat dikendalikan juga harus ditanggapi serius," tegasnya.

Maka dari itu, Mahesa meminta agar pemerintah, terkhusus kepada Presiden Jokowi untuk lebih menegaskan aturan penanganan dan pengendalian Covid-19, mengingat status yang ditetapkan masih belum dicabut oleh Kepala Negara.

"Pemerintah harus lebih tegas menyikapi situasi-situasi yang hari ini masih menunjukkan belum ada pengendalian yang belum dapat mempercepat Indonesia bebas dari pandemi, padahal situasi darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19 belum dicabut oleh Presiden " tandasnya.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya