Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher (kanan)/Repro

Politik

Selain Panggil Menaker, FPKS DPR Akan Usulkan Panja TKA China

SELASA, 11 MEI 2021 | 16:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX DPR RI berencana memanggil Kementerian dan lembaga terkait untuk menanyakan persoalan yang ramai diperbincangkan publik mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang diperbolehkan masuk ke Indonesia di masa pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat" pada Selasa (11/5).

"Secara pribadi akan menanyakan ke Kemenaker. Kita juga akan meminta ke Pimpinan komisi dan bersurat ke pimpinan DPR RI untuk memanggil Kementerian dan lembaga terkait isu TKA ini," ujar Netty.


Politisi PKS ini bahkan akan mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait WNA yang menjadi TKA yang dikirim untuk mengerjakan sejumlah proyek strategis nasional di Indonesia.

"Kita undang dalam rapat gabungan. Bukan tidak mungkin, kita juga akan membentuk Panja untuk membongkar, menelusuri, dan investigasi," tegasnya.

Netty menuturkan, banyak hal yang harus dijawab oleh pemerintah baik dari aspek ketenagakerjaan sendiri sebagaimana PP 34/2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Pasalnya, tingkat pengangguran di masa pandemi Covid-19 ini saja masih cukup tinggi dan cenderung bertambah. Tercatat sejak Februari sekitar 1,2 juta.

"Apa betul dari sekian ratus juta rakyat Indonesia tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan spesifik yang dilakukan TKA. Pemerintah harus menjawab ini. Rasa nasionalisme saya terusik," tegasnya.

"Apakah betul TKA yang masuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh WNI. Ini harus dibuktikan. Ini harus dijawab oleh pemerintah," demikian Netty.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya