Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher (kanan)/Repro

Politik

Selain Panggil Menaker, FPKS DPR Akan Usulkan Panja TKA China

SELASA, 11 MEI 2021 | 16:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX DPR RI berencana memanggil Kementerian dan lembaga terkait untuk menanyakan persoalan yang ramai diperbincangkan publik mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang diperbolehkan masuk ke Indonesia di masa pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat" pada Selasa (11/5).

"Secara pribadi akan menanyakan ke Kemenaker. Kita juga akan meminta ke Pimpinan komisi dan bersurat ke pimpinan DPR RI untuk memanggil Kementerian dan lembaga terkait isu TKA ini," ujar Netty.

Politisi PKS ini bahkan akan mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait WNA yang menjadi TKA yang dikirim untuk mengerjakan sejumlah proyek strategis nasional di Indonesia.

"Kita undang dalam rapat gabungan. Bukan tidak mungkin, kita juga akan membentuk Panja untuk membongkar, menelusuri, dan investigasi," tegasnya.

Netty menuturkan, banyak hal yang harus dijawab oleh pemerintah baik dari aspek ketenagakerjaan sendiri sebagaimana PP 34/2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Pasalnya, tingkat pengangguran di masa pandemi Covid-19 ini saja masih cukup tinggi dan cenderung bertambah. Tercatat sejak Februari sekitar 1,2 juta.

"Apa betul dari sekian ratus juta rakyat Indonesia tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan spesifik yang dilakukan TKA. Pemerintah harus menjawab ini. Rasa nasionalisme saya terusik," tegasnya.

"Apakah betul TKA yang masuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh WNI. Ini harus dibuktikan. Ini harus dijawab oleh pemerintah," demikian Netty.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya