Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher (kanan)/Repro

Politik

Selain Panggil Menaker, FPKS DPR Akan Usulkan Panja TKA China

SELASA, 11 MEI 2021 | 16:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX DPR RI berencana memanggil Kementerian dan lembaga terkait untuk menanyakan persoalan yang ramai diperbincangkan publik mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang diperbolehkan masuk ke Indonesia di masa pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat" pada Selasa (11/5).

"Secara pribadi akan menanyakan ke Kemenaker. Kita juga akan meminta ke Pimpinan komisi dan bersurat ke pimpinan DPR RI untuk memanggil Kementerian dan lembaga terkait isu TKA ini," ujar Netty.


Politisi PKS ini bahkan akan mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait WNA yang menjadi TKA yang dikirim untuk mengerjakan sejumlah proyek strategis nasional di Indonesia.

"Kita undang dalam rapat gabungan. Bukan tidak mungkin, kita juga akan membentuk Panja untuk membongkar, menelusuri, dan investigasi," tegasnya.

Netty menuturkan, banyak hal yang harus dijawab oleh pemerintah baik dari aspek ketenagakerjaan sendiri sebagaimana PP 34/2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Pasalnya, tingkat pengangguran di masa pandemi Covid-19 ini saja masih cukup tinggi dan cenderung bertambah. Tercatat sejak Februari sekitar 1,2 juta.

"Apa betul dari sekian ratus juta rakyat Indonesia tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan spesifik yang dilakukan TKA. Pemerintah harus menjawab ini. Rasa nasionalisme saya terusik," tegasnya.

"Apakah betul TKA yang masuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh WNI. Ini harus dibuktikan. Ini harus dijawab oleh pemerintah," demikian Netty.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya