Pemimpin Polisario, Brahim Ghali/Net
Maroko menyampaikan rasa kekecewaannya atas tindakan Spanyol yang tidak melakukan komunikasi dengan Rabat perihal kedatangan pemimpin kelompok separatis Polisario, Brahim Ghali bulan lalu.
Kementerian Luar Negeri Maroko mengatakan, keputusan Spanyol untuk tidak memberitahu Rabat merupakan tindakan yang direncanakan, pilihan sukarela, dan keputusan kedaulatan yang diambil oleh Madrid.
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari
MAP, kementerian mengatakan keputusan Spanyol itu bukanlah "kelalaian sederhana", dan akan menimbulkan konsekuensi.
"Sejak Spanyol menerima pemimpin milisi Polisario, yang dituduh melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, pejabat Spanyol telah membuat banyak pernyataan dalam upaya untuk membenarkan tindakan serius dan bertentangan ini dengan semangat kemitraan dan keramahtamahan yang baik," kata kementerian.
Meski begitu, kementerian mencatat pertimbangan kemanusiaan tidak membenarkan manuver "di belakang punggung mitra dan tetangga".
Pertimbangan kemanusiaan, tidak bisa menjadi "obat mujarab" bagi ribuan orang yang hidup dalam kondisi tidak manusiawi di kamp-kamp Tindouf.
"Penegakan hukum dan pelestarian hak-hak korban tidak bisa menjadi kasus standar ganda," lanjut kementerian.
Selain itu, kementerian menegaskan, pertimbangan kemanusiaan juga tidak dapat dihalalkan bagi seseorang untuk terlibat dalam pencurian identitas dan pemalsuan paspor, yang dimaksudkan untuk secara sukarela menghindari hukum.
"Akhirnya, pertimbangan kemanusiaan tidak dapat meniadakan klaim sah dari korban pemerkosaan, penyiksaan dan pelanggaran HAM besar-besaran yang dilakukan oleh pemimpin milisi Polisario," tekan kementerian.
Ghali sendiri melakukan perjalanan ke Spanyol menggunakan identitas palsu dan paspor palsu dari Aljazair pada akhir bulan lalu untuk mendapatkan perawatan kesehatan.
