Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher/Net
Masuknya Warga Negara (WN) asal China ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat China Southern Airlines (charter flight) di saat pemerintah melarang mudik Lebaran 2021, terus menuai pertanyaan publik.
Sebab, pemandangan tersebut seolah menunjukkan sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (10/5).
"Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan. Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian Covid-19," kata Netty.
Netty meminta pemerintah agar menjelaskan tujuan datangnya WN China tersebut dengan gamblang dan apa adanya kepada rakyat Indonesia.
"Agar isu ini tidak menjadi bola liar, pemerintah harus gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia. Masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik lebaran yang merupakan tradisi tahunan, apalagi tahun sebelumnya juga sudah terjadi pelarangan mudik," tuturnya.
Pemerintah, lanjut Netty, seharusnya peka ketika masyarakat dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke Indonesia adalah hal yang sulit diterima nalar.
"Bagaimana masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan ini," tegasnya.
Netty juga mengingatkan pemerintah tentang bahaya lonjakan kasus yang masih mengintai, apalagi varian baru Covid-19 juga sudah terkonfirmasi ada di Indonesia. Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah melakukan pengetatan proses masuknya WNA ke Indonesia.
"Jika tidak ingin menuai badai, pemerintah harus waspada. Prokes terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan dengan sangat ketat. Jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina dan mafia alat rapid test bekas yang membuat kita malu di mata internasional," kata dia.
"Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan," demikian Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI itu menambahkan.
