Berita

Publika

Penambahan Utang dari Masa ke Masa

SENIN, 10 MEI 2021 | 12:12 WIB | OLEH: GEDE SANDRA

PENAMBAHAN utang pemerintah Republik Indonesia sejak masa berdirinya hingga kini dapat dilihat pada grafik di atas.

Yang dimaksud dengan utang pemerintah di sini adalah utang yang dibuat oleh Kementerian Keuangan ke luar negeri, berupa pinjaman ke negara kreditor atau lembaga internasional dan belakangan ke pasar uang global, dan ke dalam negeri, berupa pinjaman ke masyarakat dan ke Bank Indonesia.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber. Termasuk yang terbaru adalah data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang diterbitkan Bank Indonesia dan dokumen Outstanding SBN sejak Desember 2002 hingga April 2021 yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Konversi ke USD menggunakan kurs rata-rata yang berlaku di setiap masa.


Pemerintahan Sukarno yang berjalan 21 tahun, hanya menambahkan utang sebanyak USD 6,3 miliar. Kebanyakan dari utang ini adalah pinjaman proyek dari negara-negara kreditor.

Pemerintahan Suharto yang berjalan 32 tahun, menambahkan utang (mayoritas utang luar negeri) sebanyak USD 144,5 miliar. Kebanyakan dari ini adalah pinjaman proyek dari negara kreditor dan lembaga internasional dan termasuk pinjaman ke IMF mengatasi resesi 1997-98.

Pemerintahan Habibie yang berjalan 18 bulan, menambahkan utang ke dalam negeri sebesar USD 33,45 miliar. Kebanyakan dari ini adalah berupa pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintahan Gus Dur yang berjalan 21 bulan, berbeda dari pemerintahan-pemerintahan lain, malahan berhasil mengurangi utang sebesar USD 6,34 miliar. Pengurangan utang ini didapat dari negara-negara kreditor dengan metode debt swapt atau debt-to-nature swapt.

Pemerintahan Megawati yang berjalan 3 tahun, menambah utang sebesar USD 31,41 miliar. Mayoritas dari utang ini berasal dari penerbitan bond atau surat utang negara (SUN) ke dalam dan luar negeri.

Pemerintahan SBY yang berjalan 10 tahun, menambahkan utang sebesar USD 157,9 miliar. Mayoritas dari ini berasal dari penerbitan SUN ke dalam dan luar negeri.

Pemerintahan Jokowi yang berjalan 6,5 tahun, menambahkan utang sebesar USD 247,8 miliar. Mayoritas dari utang ini berasal dari penerbitan SUN ke dalam dan luar negeri.

Pemerintahan Jokowi menjadi pemerintahan yang paling agresif mencetak utang dibanding seluruh pemerintahan sebelumnya.

Dalam 6,5 tahun masa pemerintahannya, Jokowi sudah jauh melewati capaian utang 10 tahun SBY dan bahkan nyaris dua kali lipat capaian utang 32 tahun Suharto.

Penulis adalah pengajar Universitas Bung Karno (UBK)


Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya