Berita

Politisi PKS Nasir Djamil/Net

Politik

Saran Nasir Djamil, Jokowi Harus Evaluasi Orang Dekat Yang Menjerumuskan

MINGGU, 09 MEI 2021 | 10:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Para pembantu Presiden Joko Widodo seharusnya bisa mengantisipasi agar promosi soal bipang alias babi panggang tidak ikut masuk dalam materi pidato. Terlebih, pidato disampaikan di saat umat Islam sedang menjalani ibadah puasa Ramadhan dan bersiap merayakan Idul Fitri.

“Yang patut kita sayangkan itu adalah kenapa para pembantunya tidak mengantisipasi, tidak sensitif. Ini soal sensitivitas ini sebenarnya, jadi itu yang tidak dipahami orang yang ada di dekat Presiden Jokowi," ucap politisi PKS Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/5).

Sebagai presiden, seharusnya presiden memang terima beres pekerjaan anak buahnya, lalu disampaikan ke publik dan tidak perlu ada koreksi kembali. Namun adanya kelalaian tersebut membuat presiden kebablasan dalam menyampaikan pernyataan, hingga menyulut emosi masyarakat.


"Bagaimana umat Islam tidak berteriak. Jadi, umat Islam itu berteriak tidak bisa disalahkan karena mereka itu tercederai bahwa ini adalah perayaan bulan suci Ramadhan disampaikannya, dan sedang menyambut Idul Fitri lagi kembali pada fitrah, kembali kepada kesucian," tegas anggota Komisi II DPR RI itu.

Atas dasar tersebut, Nasir Djamil menyarankan agar Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi orang dekatnya yang telah menjerumuskan ke arah sesat. Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

“Segera evaluasi orang-orang yang di sekitar presiden, bukan kemudian ramai-ramai membela (presiden) bahwa ini untuk promosi makanan daerah. Ini kan seperti berdiri sebuah kaca yang terang benderang orang tidak akan percaya itu," katanya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya