Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat mengikuti proses shooting sinetron "Amanah Wali" season 5, di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta, Sabtu (8/5/2021)/Ist

Politik

Beradu Akting Di Sinetron "Amanah Wali", LaNyalla Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja Sektor Perfilman

SABTU, 08 MEI 2021 | 21:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan siap mendukung dunia perfilman Indonesia. Menurutnya, industri perfilman sebagai sektor seni budaya harus terus mendapat perhatian dari negara.

Dukungan nyata LaNyalla diperlihatkan dengan keterlibatannya dalam sinetron "Amanah Wali" season 5, yang diproduksi oleh MNC Pictures. Ketua senator asal Jawa Timur itu menjadi cameo untuk episode 36 yang tayang, Minggu (9/5), pukul 02.30 WIB di Indonesia.

"Saya secara khusus menaruh perhatian pada perfilman Indonesia, terutama karena pandemi virus Covid-19, industri film kita menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak," ujjar LaNyalla, Sabtu (8/5).


Ditambahkannya, pandemi Covid-19 menyebabkan banyak pembatasan di dunia perfilman Tanah Air. Pembatasan tersebut seperti ditutupnya bioskop, hingga penghentian produksi perfilman Indonesia di awal pandemi tahun lalu.

Perfilman Indonesia yang mati suri, menyebabkan para pekerjanya kehilangan mata pencaharian. Pelaku industri film pun akhirnya banyak yang banting setir.

"Karena 90 persen pendapatan film berasal dari penjualan tiket bioskop. Kemudian juga proses produksi film, termasuk film di TV seperti sinetron, banyak dikerjakan teman-teman yang berstatus freelance. Ketika produksi berhenti, maka pemasukan mereka pastinya terdampak," papar LaNyalla.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib pekerja ekonomi kreatif, termasuk di sektor perfilman ini. Baik itu pekerja film layar lebar, pertelevisian, dokumenter, hingga industri periklanan.

"Dan para pekerja perfilman ini kan bukan cuma yang ada di pusat saja. Banyak juga industri perfilman daerah dengan SDM lokal yang perlu kita selamatkan. Maka DPD RI punya peran karena urusan seni ini kan ada dari Sabang sampai Merauke," tuturnya.

Untuk itu, LaNyalla mengatakan siap mengutus Komite III DPD RI yang membidangi urusan seni budaya serta ekonomi kreatif untuk mengawal peningkatan kesejahteraan para pelaku industri film.

"Kami juga berharap teman-teman di DPR melalui Komisi X agar kita bersama-sama menyampaikan aspirasi pekerja perfilman dalam negeri ke pemerintah. Perlu kerja sama yang solid untuk membantu berbagai kalangan yang terimbas besar akibat pandemi," jelas LaNyalla.

Kalangan pekerja film Indonesia ramai-ramai mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo agar pemerintah memberikan bantuan untuk mereka. Dalam surat yang mengatasnamakan Insan Film Indonesia (IFI), pekerja film mendapat bantuan paket stimulus, subsidi, serta perlindungan hukum dan kesehatan selama pandemi.

Sementara itu, sutradara sinetron Amanah Wali, Yogie Yosse menyampaikan terima kasih kepada LaNyalla yang bersedia menjadi bintang tamu. Kehadiran LaNyalla di sinetron Amanah Wali disebut menjadi angin segar bagi para insan perfilman.

"Sedikit sekali pejabat yang menunjukkan kepedulian terhadap perfilman Indonesia, yang sebenarnya sangat terdampak akibat pandemi Covid. Semoga bisa membangkitkan semangat teman-teman pekerja film," katanya.

Yogie berharap agar pejabat-pejabat negara yang lain bisa menunjukkan kepedulian yang sama. Dia berharap agar negara tidak menganaktirikan sektor perfilman.

"Kalau bisa pejabat-pejabat lain seperti Pak LaNyalla karena selama ini kami kurang dihargai. Semua sibuk dengan sektor pariwisata dan UMKM, tapi lupa dengan sektor perfilman. Padahal coba bayangkan saja, 1 judul film itu bisa hampir 200 kru dengan pemainnya. Kalau masing-masing punya anak 2 dengan 1 istri, sudah berapa orang yang ditanggung hanya untuk 1 produksi saja," urainya.

Dalam sinetron Amanah Wali, LaNyalla beradu akting dengan personel Band Wali yang merupakan pemeran utama dalam serial tersebut. Mereka adalah Apoy, Faank,Tomie, dan Ovie.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya