Berita

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil/Net

Politik

WN China Boleh Masuk Tapi Mudik Dilarang, PKS: Pemerintah Telah Melukai Perasaan Umat Islam

SABTU, 08 MEI 2021 | 15:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perbedaan sikap Pemerintah terhadap kedatangan puluhan Warga Negara Asing (WNA) asal China ke wilayah Indonesia disaat pandemi virus corona baru (Covid-19) menuai kritik.

Pasalnya, Pemerintah justru melarang masyarakat untuk mudik lebaran 2021 sementara WN China diperbolehkan masuk ke Indonesia.

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (8/5).


"WNA masuk rakyat dilarang mudik? Harusnya pemerintah menjaga perasaan dan emosi masyarakat," ujar Nasir Djamil.

Menurut Nasir Djamil, meskipun masuknya WNA China tersebut dengan dalih proyek strategis nasional serta dengan dokumen resmi, tapi tetap saja itu justru menimbulkan pertanyaan publik.

"Mau alasannya proyek strategis nasional ini itu dan lain lain gak penting. Masyarakat ingin dihargai. Ini WN Asing malah dibolehkan," sesalnya.

"Kenapa Pemerintah tidak menjaga emosi Umat Islam yang ingin lebaran di kampung? Malah Pemerintah makin mementingkan WN Asing dari WN sendiri. Memperlakukan Ibu kandung (Indonesia) jadi seperti Ibu Tiri," sambungnya.

Atas dasar itu, Legislator asal Aceh ini menilai inkonsistensi pemerintah dalam hal menanggulangi pandemi Covid-19 di Tanah Air justru dipertanyakan.

Alih-alih membolehkan WN China masuk dan melarang warga negara Indonesia mudik lebaran.

"Pemerintah telah melukai perasaan umat Islam dan warga negara Indonesia sedang menyambut Idulfitri," ucapnya.

"Seharusnya tunggu setelah lebaran lah (WN China) boleh masuk. Tapi kita tidak berdaya, negara sudah tidak berani dengan negara asal itu (China). Jadi, Pemerintah harusnya jaga perasaan masyarakat," demikian Nasir Djamil.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Intervensi Jepang Runtuhkan Dominasi Dolar AS

Jumat, 01 Mei 2026 | 08:15

Saham Big Tech Bergerak Beragam, Alphabet dan Amazon Moncer

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:58

Mojtaba Khamenei: Tak Ada Tempat bagi AS di Teluk Persia

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:36

Harga Emas Melonjak setelah Jepang Intervensi Pasar Mata Uang

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:26

STOXX 600 Capai Level 611,28 Saat Sektor Industri Melesat di Atas 1 Persen

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:06

Diplomasi Raja Charles III terhadap ‘King’ Trump

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:57

Celios: Kita Menolak MBG Dijadikan Alat Politik

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:28

Keluarga, Buruh dan Prabowonomics

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:02

Pembatalan Unjuk Rasa May Day di DPR Dianggap Warganet ‘Sudah Cair’

Jumat, 01 Mei 2026 | 05:39

Prabowo-Gibran Diselamatkan Beras

Jumat, 01 Mei 2026 | 05:15

Selengkapnya